SURABAYA, 12 November 2026 – Media Indonesia Times | Kemandirian industri farmasi tidak sekadar menjadi agenda pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga merupakan bagian strategis dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, kemampuan Indonesia memproduksi bahan baku obat secara mandiri menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
Persoalan inilah yang menjadi sorotan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, saat menyampaikan paparan Strategic Perspective bertajuk "Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional" dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum strategis yang turut menghadirkan Benjamin List, peraih Nobel Kimia 2021 dari Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Taruna menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat merupakan tantangan mendasar bagi keberlanjutan industri farmasi nasional.
Ketergantungan tersebut bukan semata persoalan perdagangan dan industri, melainkan berkaitan langsung dengan ketahanan sistem kesehatan. Ketika rantai pasok global terganggu akibat konflik geopolitik, pembatasan perdagangan, maupun dinamika ekonomi internasional, ketersediaan bahan baku obat dalam negeri berpotensi ikut terdampak.
Karena itu, menurut Taruna, Indonesia perlu membangun fondasi industri farmasi yang lebih kuat melalui optimalisasi sumber daya domestik, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan investasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal alamiah yang sangat besar. Kekayaan biodiversitas nasional tercatat mencakup sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan obat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan industri dan produk farmasi bernilai tambah.
“Terdapat sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan obat, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Terlebih, sekitar 94 persen bahan baku obat nasional masih bergantung pada impor,” ujar Taruna Ikrar.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia dan kemampuan industri nasional dalam mengolahnya menjadi bahan baku obat yang kompetitif. Tantangannya bukan hanya menemukan potensi tanaman berkhasiat, tetapi juga membangun ekosistem riset, teknologi pengolahan, standardisasi, pembuktian keamanan dan khasiat, hingga industrialisasi yang memenuhi persyaratan regulasi.
Kolaborasi ABG, Jembatan antara Riset dan Kekuatan Industri
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM mendorong tiga langkah strategis yang saling berkaitan.
Pertama, memperkuat dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan melalui percepatan proses perizinan serta pendampingan pelaksanaan uji praklinis dan uji klinis. Dukungan ini diperlukan agar inovasi yang lahir dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian memiliki jalur pengembangan yang jelas menuju produk yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
Kedua, mendorong peningkatan investasi di bidang pengembangan obat. Kehadiran investasi menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas produksi, penguasaan teknologi, pengembangan fasilitas industri, serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan bahan baku farmasi secara berkelanjutan.
Ketiga, memperkuat sinergi Academia, Business, and Government (ABG), yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha atau industri, dan pemerintah.
Sinergi tersebut memiliki posisi strategis karena selama ini salah satu tantangan pengembangan inovasi nasional adalah bagaimana menjembatani hasil penelitian agar tidak berhenti pada publikasi ilmiah atau prototipe laboratorium, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat luas bagi masyarakat.
Perguruan tinggi memiliki kapasitas keilmuan dan riset, industri mempunyai kemampuan produksi serta akses pasar, sementara pemerintah berperan membangun kebijakan, kepastian regulasi, dan ekosistem pendukung. Ketika ketiga unsur tersebut berjalan secara terpadu, proses hilirisasi inovasi diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Dalam konteks inilah BPOM menempatkan fungsi pengawasan dan pendampingan regulatori sebagai bagian penting dari pembangunan industri farmasi. Regulasi bukan semata-mata instrumen pengendalian, tetapi juga menjadi fondasi untuk memastikan inovasi yang dikembangkan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebelum dimanfaatkan masyarakat.
Potensi Ekonomi Rp360 Triliun, Peluang Besar bagi Industri Farmasi Nasional
Selain kepentingan strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan, pengembangan bahan baku obat berbasis sumber daya alam Indonesia juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar.
Taruna Ikrar menyampaikan bahwa potensi ekonomi obat bahan alam Indonesia diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp360 triliun per tahun.
Angka tersebut menggambarkan besarnya peluang yang dapat dikembangkan apabila kekayaan hayati nasional didukung oleh riset yang kuat, teknologi pengolahan modern, investasi industri, serta sistem regulasi yang mampu menjamin kualitas produk.
Optimalisasi potensi obat bahan alam juga membuka ruang bagi tumbuhnya industri bernilai tambah di dalam negeri. Mulai dari pengembangan bahan baku, ekstraksi dan pemurnian senyawa aktif, standardisasi bahan, produksi sediaan obat, hingga penguatan rantai pasok industri farmasi nasional.
Dengan demikian, pengembangan obat berbasis kekayaan hayati tidak hanya berorientasi pada substitusi impor, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, memperkuat ekonomi berbasis inovasi, serta memperluas kontribusi Indonesia dalam pasar farmasi global.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut harus diikuti keseriusan dalam membangun kapasitas penelitian dan industri. Kekayaan biodiversitas tidak akan otomatis menjadi keunggulan ekonomi tanpa penguasaan teknologi, pembuktian ilmiah, standardisasi, dan kemampuan produksi yang memenuhi standar internasional.
BBPOM Surabaya Perkuat Pendampingan Regulasi dan Hilirisasi Inovasi
Sejalan dengan agenda penguatan kemandirian bahan baku obat dan hilirisasi hasil penelitian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya sebagai unit pelaksana teknis BPOM turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan KSTI 2026.
Partisipasi tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan informasi dan konsultasi regulatori bagi pelaku usaha. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dalam membangun pemahaman industri terhadap ketentuan regulasi yang harus dipenuhi dalam pengembangan produk berbasis riset.
Peran pendampingan regulatori menjadi penting agar inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi, peneliti, maupun pelaku usaha dapat diarahkan sejak tahap awal sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pemahaman regulasi yang memadai, proses pengembangan produk diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu hingga kesiapan produk untuk memasuki tahapan produksi dan pemanfaatan oleh masyarakat.
Keterlibatan BBPOM Surabaya sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan industri farmasi tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor penelitian atau dunia usaha. Diperlukan kehadiran institusi pemerintah yang mampu menghadirkan kepastian regulasi, pendampingan, serta pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk yang beredar.
Dari Made in Indonesia Menuju Innovates in Indonesia
Menutup paparannya, Taruna Ikrar menyampaikan visi besar transformasi industri farmasi nasional melalui semangat Made in Indonesia menuju Innovates in Indonesia.
Pesan tersebut mengandung arah perubahan yang lebih mendasar. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi produk farmasi global ataupun sekadar lokasi produksi dari teknologi yang dikembangkan negara lain. Lebih dari itu, Indonesia harus mampu membangun kapasitas sebagai negara yang menghasilkan pengetahuan, menciptakan inovasi, menguasai teknologi, serta memproduksi produk farmasi yang memiliki daya saing internasional.
“Dengan kolaborasi ABG, kita membangun masa depan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi farmasi, yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di kancah global,” pungkasnya.
Gagasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemandirian bahan baku obat merupakan agenda lintas sektor yang membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian investasi, kemajuan riset, dan kolaborasi yang berkesinambungan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kemandirian farmasi nasional bukan hanya berkurangnya angka impor, melainkan meningkatnya kemampuan Indonesia dalam menguasai teknologi, menghasilkan bahan baku berkualitas, mengembangkan obat berbasis penelitian, serta menjamin ketersediaan produk farmasi yang aman dan bermutu bagi masyarakat.
Melalui penguatan sinergi kampus, industri, dan pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengubah kekayaan biodiversitas menjadi kekuatan ekonomi sekaligus fondasi ketahanan kesehatan nasional.
Dari kekayaan alam menuju inovasi, dari hasil penelitian menuju industrialisasi, dan dari ketergantungan impor menuju kemandirian. Inilah arah transformasi yang perlu diwujudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna produk farmasi global, tetapi juga tampil sebagai salah satu kekuatan inovasi farmasi di tingkat dunia. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
