SURABAYA, 12 November 2026 – Media Indonesia Times | Polemik rencana pengalihan pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jawa Timur tahun 2027 akhirnya menemukan titik terang. Dalam pertemuan klarifikasi yang diinisiasi Komisi E DPRD Jawa Timur, disepakati bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap dipercayakan kepada KONI Jawa Timur secara kelembagaan dan profesional.
Namun, bagi Heru MAKI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, keputusan tersebut bukanlah akhir perjuangan. Justru, keputusan itu menjadi pintu masuk menuju agenda yang lebih besar: mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kepemimpinan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Dengan tegas Heru MAKI menyatakan, “Perjuangan belum selesai. Agenda berikutnya adalah COPOT KADISPORA JATIM!”
Pertemuan yang berlangsung pada 11 Oktober tersebut digelar di ruang rapat Komisi E DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama jajaran anggota Komisi E, mempertemukan Kadispora Jatim beserta jajarannya dengan KONI Jatim untuk mendengarkan klarifikasi dan penjelasan dari kedua belah pihak.
Dalam forum tersebut, Sri Untari mendengarkan secara saksama berbagai penjelasan terkait polemik tata kelola anggaran olahraga yang sebelumnya memunculkan keberatan dan kritik dari sejumlah pihak.
Sebelum rapat berlangsung, Heru MAKI juga telah menyampaikan sejumlah masukan dan data melalui komunikasi WhatsApp kepada Ketua Komisi E DPRD Jatim. Materi yang disampaikan tidak semata-mata menyangkut persoalan siapa yang berhak mengelola anggaran PON dan BK Porprov, tetapi juga mempertanyakan arah kebijakan penganggaran Dispora Jatim dalam menentukan skala prioritas pembangunan olahraga prestasi.
ANGGARAN GMS RP2,3 MILIAR, POPDA HANYA RP772 JUTA: DI MANA SKALA PRIORITAS OLAHRAGA PRESTASI?
Salah satu poin kritik yang disampaikan Heru MAKI menyasar perbandingan alokasi anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur.
Heru mengungkapkan bahwa anggaran kegiatan GMS disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar setiap tahunnya. Sementara itu, pelaksanaan POPDA Jatim yang baru saja berlangsung di Kabupaten Ngawi hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp772 juta lebih.
Perbandingan ini menjadi catatan serius yang menurut Heru patut dijelaskan secara terbuka oleh Dispora Jatim.
GMS, sebagaimana dijelaskan Heru, merupakan kegiatan pelestarian sejarah perjalanan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Kegiatan tersebut tentu memiliki nilai historis dan kebudayaan yang tidak boleh diabaikan. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana proporsi anggaran ditentukan ketika kegiatan olahraga prestasi yang melibatkan atlet-atlet pelajar Jawa Timur justru mendapatkan alokasi jauh lebih kecil?
Di sinilah letak persoalan yang ingin dibuka oleh Heru MAKI.
POPDA bukan sekadar agenda seremonial olahraga antarpelajar. Ajang tersebut merupakan salah satu ruang kompetisi, pemetaan potensi, dan penjaringan bibit atlet yang berpeluang dikembangkan menuju pembinaan prestasi tingkat lebih tinggi.
Bahkan, POPDA dapat menjadi bagian penting dari mata rantai pembinaan atlet menuju program pemusatan latihan daerah (Puslatda) dan persiapan menghadapi kompetisi nasional.
Dengan demikian, perbedaan alokasi anggaran antara GMS dan POPDA memunculkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi kebijakan anggaran olahraga Jawa Timur.
Apakah pembangunan olahraga prestasi sudah mendapatkan porsi prioritas yang proporsional? Ataukah kebijakan penganggaran masih perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada pembinaan atlet, peningkatan kualitas kompetisi, dan pencapaian prestasi?
Pertanyaan inilah yang menurut Heru MAKI tidak boleh berhenti sebagai perdebatan di ruang rapat DPRD. Dispora Jatim perlu memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
KONI TETAP MENGELOLA ANGGARAN PON DAN BK PORPROV 2027
Hasil pertemuan Komisi E DPRD Jatim tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov tahun 2027 tetap berada pada KONI Jatim secara kelembagaan.
Keputusan ini menjadi kepastian penting bagi keberlangsungan program pembinaan olahraga prestasi di Jawa Timur, terutama dalam mempersiapkan atlet dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada agenda olahraga tahun 2027.
Bagi KONI Jatim, kepastian tata kelola tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun perencanaan, mengonsolidasikan pembinaan cabang olahraga, serta memperkuat persiapan Puslatda.
Sebab, pembinaan atlet bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara mendadak menjelang pertandingan. Ia membutuhkan kesinambungan program, kepastian pembiayaan, perencanaan teknis, dan koordinasi kelembagaan yang jelas.
Karena itu, kepastian pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan pembinaan olahraga prestasi Jawa Timur.
Heru MAKI mengapresiasi langkah Komisi E DPRD Jatim yang telah menginisiasi forum klarifikasi dan mempertemukan pihak-pihak terkait.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pengelolaan anggaran tidak otomatis menjawab seluruh kritik terhadap kebijakan Dispora Jatim.
BABAK BERIKUTNYA: MAKI JATIM SIAP GELAR AKSI DEMO AKBAR
Bagi Heru MAKI, kesepahaman mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 merupakan satu persoalan yang telah menemukan titik penyelesaian. Akan tetapi, persoalan yang lebih luas mengenai kebijakan, prioritas anggaran, dan pertanggungjawaban kepemimpinan Dispora Jatim masih menjadi agenda perjuangan berikutnya.
MAKI Jatim, kata Heru, mulai mempersiapkan konsolidasi untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan menyasar sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Titik aksi yang direncanakan meliputi Kantor Pemprov Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Dispora Jatim.
Tuntutan utama yang akan disuarakan adalah evaluasi kepemimpinan Dispora Jatim dengan slogan yang selama ini digaungkan Heru MAKI:
“COPOT KADISPORA JATIM!”
“Sebentar lagi rapat-rapat persiapan untuk aksi demo akbar ke Kantor Pemprov Jatim, menghadap Sekdaprov Jatim dan ke Kantor Dispora Jatim untuk isu COPOT KADISPORA JATIM akan intensif kami gelar. Sebelum pelaksanaan hari H, aksi demo akbar dengan tuntutan copot Kadispora Jatim,” tegas Heru MAKI.
Tidak berhenti sampai di situ, Heru juga berharap aksi tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen olahraga, mulai dari perwakilan atlet, pelatih, pembina, hingga pengurus cabang olahraga.
Menurutnya, suara masyarakat olahraga perlu mendapatkan ruang dalam menyampaikan aspirasi mengenai arah kebijakan pembinaan olahraga di Jawa Timur.
Harapan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar persoalan olahraga tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif antarlembaga, melainkan sebagai persoalan masa depan atlet, keberlanjutan pembinaan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap prestasi olahraga daerah.
BUKAN SEKADAR PEREBUTAN ANGGARAN, TETAPI SOAL ARAH KEBIJAKAN OLAHRAGA JAWA TIMUR
Jika dicermati lebih jauh, polemik ini sesungguhnya membuka persoalan yang lebih fundamental daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang mengelola anggaran.
Persoalan utamanya adalah bagaimana uang rakyat dialokasikan, bagaimana prioritas ditentukan, serta sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan nyata pembinaan olahraga prestasi.
Anggaran olahraga semestinya tidak hanya diukur dari besarnya nominal yang terserap, tetapi juga dari kualitas program, keberlanjutan pembinaan, kesempatan atlet berkembang, dan capaian prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kritik terhadap Dispora Jatim harus dijawab dengan keterbukaan data, penjelasan kebijakan, serta evaluasi yang objektif. Begitu pula tuntutan terhadap pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran olahraga telah ditempatkan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan olahraga Jawa Timur.
Sebab, atlet tidak bisa diminta terus berprestasi apabila ekosistem pembinaannya tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Dan pemerintah tidak cukup hanya berbicara tentang target medali apabila kebijakan anggarannya masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.
SECEPATNYA!
Ketika ditanya kapan aksi demonstrasi akbar MAKI Jatim akan dilaksanakan, Heru MAKI hanya memberikan senyum kecil. Namun, jawaban yang keluar terdengar singkat dan tegas.
“SECEPATNYA!”
Satu kata yang menandai bahwa konsolidasi aksi berikutnya sedang dipersiapkan.
Kesepakatan di Komisi E DPRD Jatim mungkin telah memberikan kepastian mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027. Tetapi bagi Heru MAKI, perjuangan untuk mendorong evaluasi kebijakan olahraga Jawa Timur belum berakhir.
KONI TETAP KELOLA ANGGARAN PON DAN BK PORPROV 2027. MAKI JATIM MELANJUTKAN PERJUANGAN. DAN TUNTUTAN BERIKUTNYA SUDAH DIKUMANDANGKAN: COPOT KADISPORA JATIM!. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
