Ritual Adat Jadi Bentuk Perlawanan Warga Desa Bekuan Luyang, PT HPI Diminta Segera Selesaikan Hak Masyarakat

Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh Asisten Kebun dan personel Satuan Pengamanan (Satpam) PT HPI, sehingga tuntutan masyarakat disampaikan secara terbuka di hadapan perwakilan perusahaan.

Baca Juga

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

Berita

KONFERENSI PERS KOPERASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Menurut keterangan warga, pemagaran adat dilakukan karena selama bertahun-tahun masyarakat merasa hak-haknya belum dipenuhi. Selain menuntut penyelesaian GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) dan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR), warga juga mengklaim terdapat lahan milik masyarakat yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT HPI, namun telah dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit, ditanami, bahkan hasilnya telah dipanen oleh perusahaan.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak PT HPI untuk tidak lagi mengabaikan tuntutan yang telah berulang kali disampaikan. Warga berharap perusahaan menunjukkan itikad baik melalui dialog dan penyelesaian yang menghormati hak masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Pengukuhan 25.485 Dai Kamtibmas, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama

Berita

KONFERENSI PERS KOPRASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Berita

Lintas Agama Turun Bersama, 300 Peserta Bersihkan Sembilan Titik Sungai Kalimati Muncar

Berita

Pengacara Soegeng Buka Suara, Tegaskan Uang yang Dikeluarkan Kliennya Merupakan Fee Lawyer

Dalam prosesi tersebut, Temenggung Adat Dayak Desa Bekuan Luyang menegaskan bahwa portal adat tidak akan dibuka sebelum seluruh tuntutan masyarakat dipenuhi oleh PT HPI.

Temenggung juga menyampaikan bahwa apabila ada pihak yang membuka atau merusak portal adat secara sepihak tanpa adanya penyelesaian dengan masyarakat, maka Ketemenggungan Adat tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menurut kepercayaan adat. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut merupakan prosesi sakral yang dalam tradisi masyarakat Dayak diyakini melibatkan doa dan penghormatan kepada para leluhur sebagai penjaga alam dan kampung.

Baca Juga

Berita

Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Keluarga Warga Binaan di Aula Sahardjo

Berita

BULOG & Bapanas Guyur Jagung SPHP Bantu Peternak Mikro

Berita

PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum, Tegaskan Polri Tetap Solid dan Dipercaya Masyarakat

Berita

Silaturahmi ke Ponpes Assalafi Al Fitrah, Kapolres Tanjung Perak Gandeng Ulama Jaga Kamtibmas

Sebagai bagian dari prosesi adat, ritual dilaksanakan menggunakan seekor babi beserta perlengkapan adat lainnya yang memiliki makna sakral dalam tradisi masyarakat Dayak.

Masyarakat menilai persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut. Mereka meminta PT HPI segera memberikan kepastian dan menyelesaikan seluruh tuntutan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas di kemudian hari.

Baca Juga

Berita

Polda Jatim Kerahkan Puluhan Ribu Dai! Narkoba, Radikalisme dan Hoaks Jadi Sasaran Pencegahan

Berita

Polres Jember Hentikan Kasus Ibu Curi Beras, Kapolda Jatim Turun Tangan Beri Modal Usaha

Berita

Genjot Kualitas Pembinaan Napi, Rutan Surabaya Perluas Kemitraan Strategis

Berita

PROYEK Rp184,6 JUTA DI SMPN 4 BANYUWANGI DISOROT: PEKERJA DI ATAP TERPAKAU BEKERJA TANPA PENGAMAN

Masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Sintang, ATR/BPN, Dinas Perkebunan, serta instansi terkait untuk turun tangan melakukan mediasi dan menelusuri klaim warga mengenai lahan yang disebut berada di luar HGU perusahaan. Apabila klaim tersebut terbukti, warga berharap hak-hak mereka dipulihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, PT HPI belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan masyarakat Desa Bekuan Luyang, termasuk mengenai klaim lahan di luar HGU, GRTT, maupun pelaksanaan CSR. Media ini memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT HPI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.