MAKI Jatim, Yakin Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tidak Terlibat Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim TA 2019 - 2022

Pemicu utamanya adalah dibukanya kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK atas nama Kusnadi (alm), yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan majelis hakim.

Dalam BAP tersebut, Kusnadi mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2022 menyebut nama-nama pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diduga menerima fee ijon dana hibah. Nilai total uang yang disebut mencapai Rp1.982.000.000. Penyebutan ini sontak menimbulkan kegaduhan. Sebab yang disebut bukan figur sembarangan.

Dalam BAP itu, Kusnadi menyatakan bahwa: 1. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak disebut menerima bagian hingga 30 persen dari nilai pengajuan hibah. 2. Sekretaris Daerah Jawa Timur, mulai Heru Tahyono, Wahid Wahyudi, hingga Adhi Karyono, disebut menerima 5 hingga 10 persen. 3. Kepala Bappeda Jatim dan Kepala BPKAD Bobby Soemiarsono disebut memperoleh 3 hingga 5 persen. 4. Seluruh Kepala OPD Provinsi Jawa Timur disebut menerima 3 hingga 5 persen dari pengajuan hibah.

Baca Juga

Berita

HUT ke-69 Bank Sumsel Babel, Ruben Paradisa Ajak Terus Jaga Kepercayaan dan Perkuat Kolaborasi

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Lebih jauh, Kusnadi juga menyatakan bahwa penerimaan fee ijon tersebut diketahui oleh seluruh anggota DPRD Jawa Timur.

Pernyataan ini membuat ruang sidang menegang. Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya, Ferdinand Marcus L., S.H., M.H., bahkan secara eksplisit kembali meminta KPK memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk dimintai keterangan.

Namun di titik inilah hukum diuji, bukan oleh opini, melainkan oleh mekanisme pembuktian.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur angkat bicara. Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan bahwa BAP penyidik KPK adalah produk pemeriksaan tanpa sumpah, berbasis narasi keterangan subjek yang diperiksa, dan belum merupakan alat bukti sempurna sebelum diuji secara formil di persidangan.

Baca Juga

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

“Redaksional dalam BAP harus dibuktikan secara formil di persidangan. Masalahnya, saksi utama atas BAP tersebut, Kusnadi, telah meninggal dunia. Maka pembuktian formil itu menjadi problem yuridis serius,” ujar Heru.

Menurut Heru, dalam hukum acara pidana, kesaksian tidak dapat berdiri sendiri tanpa diuji di bawah sumpah dan dikonfirmasi melalui silang bukti. Dengan wafatnya Kusnadi, ruang konfirmasi itu praktis tertutup.

MAKI Jatim menilai, menarik kesimpulan seolah-olah tuduhan dalam BAP telah menjadi kebenaran hukum adalah kekeliruan serius.

“Jangan lalu BAP tanpa sumpah itu dijadikan pembenaran seakan-akan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pasti menerima ijon fee 30 persen. Itu asumsi, bukan fakta hukum,” tegas Heru.

Baca Juga

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

Berita

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Berita

Kawal Transisi Energi Bersih, Kementerian ESDM Tinjau PLTS Terapung Karangkates 100 MWac, Wujud Kolaborasi Strategis PLN UIP JBTB dan PLN Nusantara Power

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

Terkait kemungkinan pemanggilan Gubernur Jawa Timur oleh KPK, Heru MAKI menilai hal itu bukan sesuatu yang istimewa atau luar biasa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

“Pemanggilan saksi itu biasa. Kalau dipanggil resmi, saya yakin Ibu Khofifah akan hadir sebagai warga negara yang taat hukum,” ujarnya.

Heru juga mengkritik keras framing liar di media sosial yang berkembang pasca penyebutan nama Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Menurutnya, ruang publik seharusnya diisi dengan literasi hukum yang beradab, bukan penghakiman digital berbasis asumsi.

Ia bahkan menyebut, hingga kini tidak ada kejelasan kronologis konkret dalam BAP tersebut: uang diserahkan di mana, oleh siapa, kapan, dan melalui mekanisme apa.

Baca Juga

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

“Semua masih gelap. Tidak ada bukti tambahan. Masih buta semua,” kata Heru.

MAKI Jatim secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran Kepala OPD Jawa Timur tidak terlibat sebagai penerima fee ijon dana hibah. Menurut Heru, OPD hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dan verifikator administratif, bukan aktor politik penentu distribusi dana.

Keyakinan itu, kata Heru, bukan asumsi kosong, melainkan hasil kajian dan penelusuran tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.

“Ini bukan asal bunyi. Ini berdasarkan fakta yang kami kumpulkan. Catat itu,” pungkasnya.

Baca Juga

Berita

KONFERENSI PERS KOPERASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Pengukuhan 25.485 Dai Kamtibmas, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama

Berita

KONFERENSI PERS KOPRASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Berita

Lintas Agama Turun Bersama, 300 Peserta Bersihkan Sembilan Titik Sungai Kalimati Muncar

Kasus ini kini berdiri di persimpangan krusial: antara narasi dan pembuktian, antara opini publik dan hukum acara, serta antara BAP dan kebenaran yuridis.

Di ruang sidang Tipikor, yang diuji bukan hanya para pihak tetapi integritas proses hukum itu sendiri. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta