SURABAYA, 10 November 2026 – Media Indonesia Times | Polemik rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah untuk persiapan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 mulai memasuki babak serius. Kebijakan yang dikabarkan akan menempatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur sebagai pengelola anggaran yang selama ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur tersebut kini mendapat respons keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Tidak sekadar menyampaikan keberatan, MAKI Jatim mulai menyiapkan langkah konsolidasi kelembagaan, termasuk rencana aksi demonstrasi akbar di kantor Dispora Jatim. Bahkan, organisasi antikorupsi tersebut juga tengah mengonsolidasikan hasil kajian tim penelitian dan pengembangan (Litbang) serta investigasinya terkait sejumlah dugaan persoalan pengelolaan anggaran pada lingkungan Dispora Jatim dalam rentang tahun anggaran 2022–2026.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipersempit menjadi sekadar perdebatan mengenai siapa yang berhak menguasai atau mengelola anggaran. Menurutnya, terdapat persoalan jauh lebih mendasar, yakni kesinambungan sistem pembinaan olahraga prestasi, kepastian kewenangan kelembagaan, transparansi penggunaan uang rakyat, serta masa depan generasi atlet Jawa Timur.
Bagi MAKI Jatim, kebijakan pengelolaan anggaran olahraga tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi apabila perubahan tersebut berpotensi memutus mata rantai pembinaan atlet yang selama ini telah dibangun melalui koordinasi KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga para atlet.
ANCAMAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBINAAN, BUKAN SEKADAR PERSOALAN PERPINDAHAN ANGGARAN
Heru MAKI menilai bahwa pengelolaan persiapan BK PON dan Porprov tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan administratif, pengiriman kontingen, pembayaran transportasi, penyediaan akomodasi, maupun kebutuhan operasional pertandingan.
Di balik setiap keikutsertaan atlet dalam kompetisi terdapat rangkaian panjang proses pembinaan, mulai dari identifikasi potensi, seleksi, pemetaan kekuatan, evaluasi performa, pengembangan kemampuan, hingga penentuan atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Jawa Timur.
Seluruh tahapan tersebut membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing cabang olahraga. Setiap cabang memiliki sistem kualifikasi, ketentuan peringkat, kuota peserta, standar peralatan, hingga parameter penilaian prestasi yang berbeda.
Dalam beberapa cabang olahraga, kelolosan atlet ditentukan melalui sistem ranking atau pemeringkatan. Sementara cabang lainnya menerapkan sistem kuota dengan persyaratan tertentu. Artinya, keputusan mengenai siapa yang harus dipersiapkan, siapa yang diberangkatkan, dan siapa yang memiliki peluang memperkuat kontingen pada PON mendatang bukanlah keputusan administratif biasa.
Persoalan pengadaan peralatan pertandingan juga memiliki dimensi teknis tersendiri. Atlet membutuhkan kesempatan beradaptasi dengan peralatan yang sesuai standar pertandingan. Sebagian perlengkapan bersifat habis pakai, sedangkan sebagian lainnya dapat digunakan secara berkelanjutan hingga pelaksanaan PON.
Demikian pula dengan mekanisme promosi dan degradasi atlet. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan perkembangan performa, hasil pertandingan, konsistensi latihan, serta proyeksi kekuatan masing-masing cabang olahraga.
Dalam konteks itulah KONI memiliki hubungan koordinatif dan teknis dengan cabang olahraga, pelatih, serta atlet yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh pendekatan birokrasi administratif.
"Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau bahkan dua generasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan memperkuat prestasi olahraga justru mengganggu sistem pembinaan yang selama ini sudah berjalan. Dispora tentu memiliki fungsi pemerintahan dan pembinaan kepemudaan serta keolahragaan, tetapi pengelolaan teknis prestasi olahraga memiliki karakteristik tersendiri yang harus dipahami secara mendalam," tegas Heru MAKI.
SEKDAPROV JATIM DIMINTA BUKA DASAR HUKUM DAN KONSTRUKSI KEBIJAKAN
MAKI Jatim secara khusus menyoroti posisi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu titik penting dalam koordinasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Heru MAKI mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan resmi mengenai konstruksi hukum yang mendasari rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah terdapat dasar hukum yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Dispora Jatim untuk mengambil alih pengelolaan anggaran yang selama ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi KONI? Bagaimana pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga? Siapa yang akan bertanggung jawab atas keputusan teknis pembinaan, penggunaan anggaran, pengadaan kebutuhan atlet, hingga evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat olahraga Jawa Timur.
Sebab, pengelolaan hibah pemerintah daerah memiliki konsekuensi hukum, administratif, dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sederhana. Setiap perubahan skema penerima maupun pengelola anggaran harus memiliki dasar regulasi, perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Heru MAKI menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa penjelasan.
"Hei Sekdaprov Jatim, apa Bapak berpikir bahwa jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang seluruh aktivitas pengelolaan anggarannya tidak perlu diawasi? Apakah hanya karena anggaran ditempatkan pada perangkat daerah, kemudian publik tidak boleh mempertanyakan potensi persoalan di dalamnya? Saya tegaskan, setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. MAKI Jatim akan mengawal persoalan ini secara serius," ujar Heru MAKI.
ORKETRASI INVESTIGASI DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN DISPORA 2022–2026
Persoalan semakin berkembang setelah Heru MAKI menyampaikan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi sejumlah informasi dan dokumen terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran pada lingkungan Dispora Jatim selama periode 2022–2026.
Materi tersebut, menurut Heru, akan dikembangkan menjadi rangkaian kajian dan pelaporan secara bertahap atau episode demi episode.
Langkah tersebut bukan sekadar pernyataan kritik terhadap institusi pemerintah. MAKI Jatim menyatakan sedang menyiapkan materi yang akan terlebih dahulu dikaji dari sisi administrasi anggaran, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, realisasi belanja, hingga kemungkinan adanya indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Apabila ditemukan bukti awal yang cukup dan relevan, MAKI Jatim memastikan akan meneruskan hasil kajian serta dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Penting ditegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut masih merupakan materi yang perlu diuji dan diverifikasi melalui proses hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, bagi MAKI Jatim, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Heru MAKI menyebut bahwa pihaknya tidak ingin pengelolaan anggaran publik hanya dipandang sebagai urusan internal birokrasi. Ketika uang rakyat digunakan, publik memiliki hak untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, hasil, serta pertanggungjawabannya.
"Catat, MAKI Jatim sedang menyiapkan orkestrasi pengawasan dan investigasi terhadap sejumlah dugaan persoalan anggaran di lingkungan Dispora Jatim, khususnya dalam rentang 2022 sampai 2026. Kami tidak ingin hanya berhenti pada pernyataan. Jika hasil kajian dan dokumen pendukung menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum, kami akan membawa persoalan tersebut ke ranah aparat penegak hukum. Semua akan kami lakukan berdasarkan data, dokumen, dan mekanisme hukum," tegasnya.
DEMO AKBAR BUKAN UNTUK MEMBELA KONI, MELAINKAN MEMPERJUANGKAN MASA DEPAN ATLET
Satu hal yang secara khusus ditekankan Heru MAKI adalah posisi kelembagaan MAKI Jatim dalam menyikapi polemik ini.
Ia menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi ke kantor Dispora Jatim bukan dimaksudkan sebagai gerakan untuk membela kepentingan organisasi KONI Jatim maupun mempertahankan kewenangan kelembagaan semata.
Menurutnya, substansi perjuangan MAKI Jatim adalah memastikan agar kebijakan pemerintah tidak mengorbankan kepentingan atlet, pelatih, cabang olahraga, dan kesinambungan pembinaan prestasi Jawa Timur.
"Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim tidak sedang masuk ke dalam persoalan ini untuk membela KONI Jatim. Kami tidak sedang memperjuangkan kursi, kewenangan organisasi, ataupun kepentingan siapa pun. Kami memperjuangkan masa depan atlet Jawa Timur. Kami ingin memastikan bahwa sistem pembinaan yang sudah berjalan tidak dirusak oleh kebijakan yang belum jelas dasar hukum, konstruksi kewenangan, dan pertimbangan teknisnya," ungkap Heru.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam perspektif kepentingan olahraga prestasi, bukan pertarungan antarlembaga.
KONI Jatim, Dispora Jatim, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga semestinya berada dalam satu kepentingan yang sama, yakni memastikan atlet Jawa Timur mendapatkan dukungan pembinaan, fasilitas, pendanaan, serta pendampingan teknis secara optimal.
Apabila memang terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan pola pengelolaan anggaran, perubahan tersebut harus disertai kajian kelembagaan, analisis kebutuhan, kejelasan tanggung jawab, serta jaminan bahwa tidak ada satu pun tahapan pembinaan atlet yang terabaikan.
PEMPROV JATIM JANGAN TERJEBAK PADA PERSOALAN BIROKRASI DAN PENGUASAAN ANGGARAN
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, persoalan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan sinergi antarlembaga.
Pemerintah daerah memang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, pembinaan keolahragaan, serta pengawasan penggunaan keuangan daerah. Namun, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai pembagian kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, organisasi olahraga memiliki kompetensi dan jejaring teknis yang berkaitan langsung dengan pembinaan atlet dan pengembangan prestasi cabang olahraga.
Karena itu, persoalan yang harus dijawab bukan semata-mata siapa yang memegang anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut dikelola agar benar-benar menghasilkan peningkatan prestasi.
Jangan sampai terjadi situasi ketika pembahasan mengenai kewenangan administratif justru menyita waktu dan energi, sementara kebutuhan utama atlet berupa program latihan, kompetisi, peralatan, pendampingan pelatih, dan pemetaan kekuatan kontingen justru terabaikan.
Apalagi, persiapan menuju PON membutuhkan kesinambungan program dalam jangka panjang. Kesalahan perencanaan pada satu tahapan dapat berdampak pada kesiapan atlet dan peluang kompetitif cabang olahraga.
Oleh sebab itu, MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan perubahan kebijakan pengelolaan hibah tersebut.
SEKDAPROV DAN BAPPEDA BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Iwan, sebagaimana disampaikan dalam bahan konfirmasi yang diterima redaksi, belum memberikan respons atas pertanyaan wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai pihak yang nantinya akan menerima dan mengelola anggaran hibah BK PON serta Porprov Jatim 2027.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah aspek penting terkait rencana perubahan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Sekdaprov Jatim, Bappeda Jatim, Dispora Jatim, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan, termasuk menyampaikan dasar hukum, skema penganggaran, serta pertimbangan kebijakan yang menjadi landasan rencana tersebut.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi sepihak, melainkan mendapatkan gambaran utuh mengenai kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah daerah.
PAMUNGKAS: MAKI JATIM MENUNGGU REALISASI KEBIJAKAN, AKSI DAN LANGKAH HUKUM TELAH DISIAPKAN
Menutup pernyataannya, Heru MAKI menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencermati perkembangan kebijakan pengelolaan hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim tidak terburu-buru menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan, ketidakjelasan pertanggungjawaban, maupun gangguan terhadap sistem pembinaan atlet.
Rencana demonstrasi akbar ke kantor Dispora Jatim akan menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi dan pengawasan publik. Sementara itu, hasil kajian dugaan persoalan anggaran Dispora Jatim akan dikembangkan melalui jalur kelembagaan dan hukum apabila didukung bukti yang memadai.
Bagi MAKI Jatim, ukuran keberhasilan kebijakan olahraga bukan terletak pada lembaga mana yang menguasai pengelolaan anggaran, melainkan sejauh mana uang rakyat mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan memperkuat posisi Jawa Timur dalam peta olahraga nasional maupun internasional.
Jawa Timur tidak boleh kehilangan kesinambungan pembinaan hanya karena persoalan tarik-menarik kewenangan administratif. Atlet tidak boleh menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari kebijakan yang belum memiliki kejelasan konstruksi hukum dan teknis.
Pada akhirnya, ada dua pertanyaan besar yang kini patut dijawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pertama, apa dasar hukum dan pertimbangan objektif yang melandasi rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027?
Kedua, bagaimana Pemprov Jatim menjamin bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak mengganggu pembinaan, seleksi, persiapan, dan masa depan atlet Jawa Timur?
MAKI Jatim menyatakan akan mengawal kedua persoalan tersebut melalui pengawasan publik, konsolidasi aksi, serta mekanisme pelaporan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Sebab, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, kewenangan harus memiliki dasar hukum, dan masa depan atlet Jawa Timur tidak boleh dijadikan taruhan dalam setiap perubahan kebijakan birokrasi. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
