Kontestasi Pengisian BPD Desa Kebaman Srono Diprotes Keras, Diduga Cederai Hak Demokrasi Warga

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemilihan BPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan. Meski terdapat rujukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam praktiknya panitia tetap menggunakan dasar Perda tersebut, khususnya dalam hal persyaratan calon.

Hal ini terlihat dari penerapan Pasal 23 Perda yang mengatur syarat administratif calon anggota BPD, mulai dari huruf (a) hingga (p), yang wajib dipenuhi oleh seluruh bakal calon. Selain itu, pembentukan panitia pemilihan juga disebut mengikuti ketentuan yang sama.

Kepala Desa Kebaman, Alif Burhanuddin, menyampaikan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai mekanisme.

Baca Juga

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

Berita

KONFERENSI PERS KOPERASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

“Mulai dari sosialisasi hingga pemasangan banner sebagai informasi publik sudah kami lakukan,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan temuan di lapangan. Salah satu tokoh masyarakat, Moktar Umar, warga Dusun Kebaman yang juga purnawirawan anggota Polri (eks Kanit Intel), menyampaikan protes keras terhadap jalannya proses pemilihan.

Menurut Umar, terdapat sejumlah kejanggalan yang dinilai krusial dan tidak sesuai aturan, di antaranya:

Undangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya diberikan kepada Ketua RT dan RW, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pemilih.

Baca Juga

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Pengukuhan 25.485 Dai Kamtibmas, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama

Berita

KONFERENSI PERS KOPRASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Berita

Lintas Agama Turun Bersama, 300 Peserta Bersihkan Sembilan Titik Sungai Kalimati Muncar

Berita

Pengacara Soegeng Buka Suara, Tegaskan Uang yang Dikeluarkan Kliennya Merupakan Fee Lawyer

Minimnya sosialisasi kepada warga, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui proses pemilihan.

Pelaksanaan pencoblosan dilakukan pada malam hari di Balai Dusun Srono (7 April 2026) tanpa partisipasi luas masyarakat.

Ditemukannya calon terpilih yang diduga telah menjabat lebih dari tiga periode berturut-turut, yang seharusnya bertentangan dengan ketentuan Perda.

Proses dinilai mengabaikan hak suara masyarakat yang seharusnya diwakili oleh BPD.

Baca Juga

Berita

Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Keluarga Warga Binaan di Aula Sahardjo

Berita

BULOG & Bapanas Guyur Jagung SPHP Bantu Peternak Mikro

Berita

PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum, Tegaskan Polri Tetap Solid dan Dipercaya Masyarakat

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Lebih jauh, Umar juga menilai bahwa proses tersebut terindikasi telah “dikondisikan” dan berkaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

“Ini sangat mencederai hak demokrasi masyarakat desa. BPD seharusnya menjadi representasi warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, bukan justru dibentuk tanpa keterlibatan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Kebaman untuk lebih memahami proses, fungsi, dan peran BPD sesuai regulasi yang berlaku, agar ke depan pengawasan terhadap pemerintahan desa dapat berjalan optimal.

(Al Ashrof)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta