Kapuas Hulu, MediaIndonesiaTimes.id – Kebijakan pemerintah pusat melakukan penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian di Kalimantan Barat. Salah satu perusahaan yang masuk dalam evaluasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah PT Bima Optima Sawit (PT BOS) di Kabupaten Kapuas Hulu.
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian ATR/BPN pada 9 November 2026, sebagaimana tercantum pada bagian ketiga pengumuman penertiban 11 korporasi, PT Bima Optima Sawit (PT BOS) disebut memiliki areal seluas 4.750 hektare dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang belum diterbitkan.
Dalam keterangan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi PT BOS.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan tersebut.
Dengan demikian, status PT BOS perlu dipahami secara tepat. Pemerintah bukan mencabut HGU yang sudah terbit, melainkan memutuskan tidak menerbitkan HGU yang belum diberikan serta mengoordinasikan pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.
Dokumen DPMPTSP Catat 12 Desa
Penelusuran Media Indonesia Times terhadap dokumen Monitoring dan Evaluasi Investasi Triwulan II Tahun 2024 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu menemukan data penting mengenai lokasi proyek PT Bima Optima Sawit.
Dalam dokumen pemerintah tersebut, PT BOS tercatat sebagai perusahaan dengan bidang usaha perkebunan buah kelapa sawit.
Lokasi proyek perusahaan tercatat meliputi 12 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni:
1. Desa Sekuba.
2. Desa Gerayau.
3. Desa Benuis.
4. Desa Jongkong Hulu.
5. Desa Mensusai.
6. Desa Tani Makmur.
7. Desa Kerangan Panjang.
8. Desa Riam Panjang.
9. Desa Pinang Laka.
10. Desa Permata.
11. Desa Pengkadan Hilir.
12. Desa Sira Jaya.
Dokumen tersebut juga mencantumkan nomor perizinan perusahaan 9120102642851 dengan tambahan realisasi investasi sebesar Rp1,5 miliar.
Data ini menjadi perhatian karena lokasi proyek perusahaan tercatat mencakup 12 desa, sementara pemerintah pusat menyatakan HGU PT BOS seluas 4.750 hektare belum diterbitkan.
Meski demikian, daftar lokasi proyek dalam dokumen DPMPTSP tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh wilayah 12 desa masuk dalam satu hamparan HGU seluas 4.750 hektare.
Status Lahan dan Perizinan Perlu Ditelusuri
Keputusan Kementerian ATR/BPN tersebut membuka sejumlah pertanyaan mengenai status administrasi dan penguasaan lahan PT BOS di Kapuas Hulu.
Beberapa dokumen yang perlu ditelusuri lebih lanjut meliputi:
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BOS.
- Peta koordinat lokasi proyek seluas 4.750 hektare.
- Dokumen persetujuan lingkungan atau AMDAL.
- Kesesuaian tata ruang dan status kawasan.
- Status penguasaan tanah masyarakat.
- Realisasi kewajiban kemitraan perkebunan dengan masyarakat.
Keterbukaan dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh kegiatan investasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan perizinan perusahaan setelah keputusan pemerintah pusat tidak menerbitkan HGU.
Pemerintah Daerah dan BPN Diminta Memberikan Penjelasan
Masyarakat di 12 desa yang tercantum dalam dokumen monitoring investasi DPMPTSP berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status lokasi proyek perkebunan PT BOS.
DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan, batas lokasi, dan penguasaan tanah perusahaan.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap izin usaha perkebunan PT BOS setelah adanya keputusan Kementerian ATR/BPN.
Media Indonesia Times akan terus menelusuri dokumen perizinan dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat terhadap perusahaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan dari manajemen PT BOS dan instansi pemerintah terkait masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Sumber dokumen:
1. Kementerian ATR/BPN, pengumuman resmi penertiban 11 korporasi, 9 November 2026, bagian ketiga mengenai PT Bima Optima Sawit.
2. DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, Monitoring dan Evaluasi Investasi Triwulan II Tahun 2024.
Media Indonesia times
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
