SURABAYA, 10 November 2026 – Media Indonesia Times | Dinamika politik nasional kembali memasuki babak yang menyita perhatian publik. Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai niat mengundurkan diri dari jabatannya yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan pada Selasa (10/11/2026), membuka ruang perdebatan serius mengenai kedewasaan demokrasi, tanggung jawab konstitusional, dan penghormatan terhadap mandat rakyat.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut. Gibran, menurut keterangan Mensesneg, turut memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, hingga pernyataan resmi Istana disampaikan, belum terdapat keputusan final mengenai pengunduran diri Gibran. Niat yang disampaikan kepada Presiden tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah berakhir.
DINAMIKA HUKUM JANGAN MENJADI ALASAN MEMPERKERUH KEHIDUPAN DEMOKRASI
Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat perdebatan politik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Di lingkungan parlemen, berkembang pula pembicaraan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sejumlah anggota DPR disebut mendorong langkah politik untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Namun, di tengah berbagai perkembangan itu, satu prinsip mendasar harus tetap ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat: setiap persoalan kenegaraan wajib diselesaikan berdasarkan hukum, konstitusi, dan mekanisme demokrasi yang berlaku.
Situasi inilah yang mendapatkan perhatian serius dari Heru MAKI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Ketika dimintai pendapat mengenai perkembangan politik tersebut, Heru MAKI menyampaikan sikap tegas bahwa Gibran Rakabuming Raka harus tetap mendapatkan penghormatan atas mandat jabatan Wakil Presiden yang diperolehnya melalui Pemilu 2024, sepanjang belum terdapat keputusan konstitusional yang mengakhiri kedudukannya.
Heru menilai, proses demokrasi tidak boleh diperlakukan seperti permainan politik yang dapat berubah mengikuti kepentingan dan tekanan kelompok tertentu.
Menurutnya, Gibran dan Prabowo telah melewati kontestasi demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum. Hasil pemilihan tersebut telah melahirkan mandat pemerintahan yang harus dihormati dalam koridor hukum dan konstitusi.
HERU MAKI: POLITIK ITU HARUS DEWASA DAN BIJAKSANA, JAUHI POLITIK SAK KAREPE DEWE
Heru MAKI menegaskan bahwa persoalan politik nasional membutuhkan kedewasaan berpikir, kebijaksanaan dalam mengambil sikap, serta kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
"Politik itu harus dewasa dan bijaksana. Jangan sampai kita terjebak dalam politik sak karepe dewe, politik yang hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan masing-masing kelompok. Kita harus mampu membedakan antara kepentingan politik sesaat dengan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang," tegas Heru MAKI.
Ia mengingatkan bahwa dinamika putusan lembaga peradilan harus disikapi secara proporsional. Setiap putusan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, tetapi proses politik juga tidak boleh melampaui batas kewenangan konstitusional.
Heru berpandangan bahwa polemik yang sedang berkembang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap supremasi hukum, bukan justru menjadi pintu masuk bagi pertarungan kepentingan politik yang berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Mas Gibran sudah melewati proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada mandat rakyat yang harus dihormati. Karena itu, jangan setiap muncul persoalan politik kemudian selalu diarahkan pada upaya mengakhiri sebuah pengabdian. Berikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan dan biarkan seluruh persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang benar," ujarnya.
MAKI JATIM NYATAKAN DUKUNGAN, GIBRAN DIMINTA MENYELESAIKAN TUGAS HINGGA AKHIR MASA JABATAN
Lebih lanjut, Heru MAKI menyampaikan bahwa MAKI Jawa Timur secara kelembagaan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas Gibran sebagai Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029, sepanjang tidak terdapat proses konstitusional yang secara sah mengubah kedudukan tersebut.
Menurut Heru, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan posisi politik, melainkan amanah kenegaraan yang mengandung tanggung jawab besar kepada masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, ia menilai penyelesaian masa pengabdian harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyikapi dinamika yang sedang berlangsung.
"Berdewasalah secara politik, bersikaplah santun dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan yang ada. Jangan menarik persoalan ke arah yang justru mengabaikan sejarah demokrasi dan mandat rakyat. MAKI Jatim secara kelembagaan menyampaikan dukungan agar Mas Gibran dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan," ujar Heru.
Heru yang merupakan mantan Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra pada periode kepemimpinan 2008–2012, juga mengingatkan bahwa kehidupan politik tidak boleh semata-mata ditentukan oleh kepentingan dan keputusan elite partai.
Ia menegaskan bahwa sumber legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah rakyat melalui mekanisme konstitusional.
"Jangan pernah melupakan bahwa yang memberikan legitimasi kekuasaan adalah rakyat Indonesia melalui pemilihan umum. Partai politik memang memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi partai politik bukan pemilik kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan menurut Undang-Undang Dasar," tandasnya.
HERU MAKI INGATKAN JANGAN ADA UPAYA PEMBERHENTIAN DI LUAR MEKANISME KONSTITUSI
Dalam pernyataannya, Heru MAKI juga menegaskan bahwa MAKI Jawa Timur akan mencermati setiap perkembangan politik yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia menyatakan keberatan terhadap segala bentuk upaya pemberhentian yang menurut penilaiannya tidak memiliki landasan konstitusional dan tidak ditempuh melalui prosedur hukum yang semestinya.
Heru menegaskan bahwa sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk menempatkan seseorang di atas hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum dan konstitusi berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.
"Saya dan MAKI Jatim siap berdiri menyuarakan perlawanan terhadap setiap perlakuan yang kami nilai inkonstitusional. Siapa pun pihaknya, apa pun kepentingan politiknya, apabila ada upaya menurunkan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme konstitusi yang benar, tentu akan kami kritisi dan lawan melalui jalur yang sah," tegas Heru.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap keberlanjutan masa jabatan seorang pejabat negara tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala tindakan pejabat tersebut. Pengawasan publik, kritik masyarakat, dan penegakan hukum tetap harus berjalan.
Menurutnya, justru di situlah kedewasaan demokrasi diuji: mampu menghormati mandat rakyat sekaligus tetap menempatkan hukum sebagai panglima.
UJIAN KEDewASAAN DEMOKRASI DAN TANGGUNG JAWAB KENEGARAAN
Perkembangan yang melibatkan Gibran, Prabowo, DPR, serta lembaga peradilan kini menjadi perhatian luas masyarakat. Publik tentu berhak mengetahui perkembangan setiap proses hukum dan politik yang menyangkut jabatan publik.
Namun, di atas semua itu, stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap konstitusi harus tetap menjadi perhatian bersama.
Sikap MAKI Jawa Timur yang disampaikan Heru MAKI memperlihatkan adanya pandangan bahwa penyelesaian persoalan politik tidak semestinya dilakukan melalui tekanan dan manuver yang mengabaikan prosedur hukum.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang bertahan atau mundurnya seorang Wakil Presiden. Lebih jauh, ini merupakan ujian bagi seluruh elemen bangsa dalam memahami demokrasi, menghormati mandat rakyat, menjaga independensi lembaga peradilan, dan menjalankan konstitusi secara konsisten.
Politik boleh berbeda kepentingan, kritik boleh setajam apa pun, tetapi konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kehendak politik siapa pun.
Heru MAKI menutup pandangannya dengan penegasan bahwa kedewasaan politik harus tercermin dalam sikap menghormati proses, bukan memperkeruh keadaan.
Bagi MAKI Jawa Timur, pengabdian kepada bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat. Gibran diharapkan dapat menuntaskan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan, dengan tetap menghormati seluruh proses hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan bukan milik kelompok, bukan milik partai, dan bukan pula milik individu. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dengan hukum, tanggung jawab, dan kedewasaan. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
