Sekda Banyuwangi: Evaluasi LKPJ Jadi Kunci Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah

Rapat strategis tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H. Forum ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Dalam keterangannya, Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dalam mengukur sejauh mana program pemerintah telah berjalan sesuai target sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini menjadi pengukur capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sebelum diaudit BPK. Evaluasi ini penting sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja eksekutif di 2026,” ujarnya.

Baca Juga

Pemerintahan

Verifikasi Pemekaran 8 Desa Dimulai, Rendi Dikona Pertanyakan Dua Desa di Kecamatan Mananggu

Pemerintahan

Verifikasi Pemekaran 8 Desa Dimulai, Rendi Dikona Pertanyakan Dua Desa di Kecamatan Mananggu

Pemerintahan

Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Syarif: Tidak Ada Pembahasan Putusan MK

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Ia menambahkan, evaluasi bersama DPRD membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menerima berbagai masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Masukan dari DPRD sangat penting sebagai bahan perbaikan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan eksekutif,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya sektor infrastruktur serta dinamika indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Guntur mengakui adanya catatan terkait potensi penurunan tingkat kepercayaan publik pada tahun sebelumnya.

“Ada beberapa poin penting, termasuk infrastruktur dan indeks kepercayaan masyarakat yang sempat menurun. Ini harus kita sikapi dengan langkah konkret,” tegasnya.

Baca Juga

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Berita

Nusron Wahid Diperiksa KPK 5 Jam dalam Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor

Berita

Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Warga Sekitar dan Warga Binaan

Berita

Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi, Polresta Banyuwangi Siapkan Langkah Antisipasi Terpadu

Menindaklanjuti hal itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyiapkan berbagai langkah dan inovasi program untuk tahun 2026. Upaya tersebut diarahkan guna menjawab tantangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Guntur juga menekankan bahwa evaluasi kinerja harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang terbuka terhadap kritik dan saran.

“Hasil evaluasi DPRD tentu akan kami tindak lanjuti dengan perbaikan, sesuai masukan yang disampaikan maupun standar yang seharusnya,” jelasnya.

Rapat Banggar–TAPD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi semata, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik. Dengan evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di masa mendatang.

Baca Juga

Berita

Dua Senpi Rakitan dan Ratusan Amunisi Disita, Jatanras Polresta Banyuwangi Ungkap Rangkaian Kepemilikan Senjata Ilegal

Berita

Dari Rekaman CCTV hingga Barang Bukti Sandal, Polisi Ungkap Pencurian Motor di Purwoharjo

Berita

Usai Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Kapolda Jatim Perkuat Sinergi TNI–Polri dan Terima Brevet Kavaleri Korps Marinir

Berita

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan Jenazah Ibu dan Anak Kasus Pembunuhan Madiun

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.