Saatnya Bersatu Membangun Banyuwangi, Ari Mendorong Polresta Menindak Tegas Tambang Ilegal

Menurut Aktivis Muda Asal Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, menyampaikan Tambang ilegal bukan hanya soal aktivitas tanpa izin. Ia adalah potret ketidaktaatan terhadap hukum, pengabaian terhadap keselamatan kerja, dan potensi kerusakan lingkungan yang bisa berdampak jangka panjang.

"Ketika pertambangan dilakukan tanpa WIUP, tanpa izin IUP operasional, tanpa pengawasan teknis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pasir, batu, atau mineral yang diangkut melainkan masa depan generasi Banyuwangi," ujarnya.

Kata Ari Dalam konteks inilah peran Polresta Banyuwangi menjadi sangat strategis. Kepolisian bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga stabilitas sosial. Penindakan terhadap tambang ilegal bukan tindakan represif semata, melainkan bentuk keberpihakan terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Baca Juga

Berita

Melalui PLN Electric Run 2026, PLN Icon Plus Dekatkan Layanan Digital dengan Masyarakat

Berita

Kapolresta Muharman Arta Gelar Jumat Keliling, Ajak Warga Banyuwangi Jaga Kamtibmas

Berita

Sinergi bersama Tokoh Agama, Polresta Malang Kota Kukuhkan 57 Da'i Kamtibmas

Berita

Polres Ponorogo Siagakan Ratusan Personel Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

"Ketegasan aparat akan menjadi pesan moral bahwa Banyuwangi bukan tempat bagi praktik usaha yang mengabaikan aturan," katanya.

Masyarakat tentu merindukan kehadiran hukum yang adil bukan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika pelaku usaha kecil ditindak karena pelanggaran administratif, maka pelaku tambang ilegal dengan dampak besar terhadap lingkungan dan potensi kerugian negara juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang tegas dan transparan. Di sinilah pentingnya keberanian institusi penegak hukum untuk bertindak tanpa pandang bulu.

Lebih jauh lagi, persoalan tambang ilegal bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif. Kita tidak boleh terjebak dalam pembiaran yang justru melahirkan preseden buruk. Pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi bila seluruh elemen bersatu menjaga integritas tata kelola sumber daya alam.

Banyuwangi telah dikenal sebagai daerah yang progresif dalam sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Citra positif ini jangan sampai ternodai oleh aktivitas tambang ilegal yang mencederai prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketika lingkungan rusak, jalan desa hancur akibat lalu lintas angkutan tambang, dan masyarakat sekitar terdampak debu serta kebisingan, maka biaya sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat yang dinikmati segelintir pihak.

Baca Juga

Berita

Sespimmen Angkatan 67 Gelar Baksos, Salurkan Paket Sembako dan Paket Perlengkapan Sekolah

Berita

HUT ke-69 Bank Sumsel Babel, Ruben Paradisa Ajak Terus Jaga Kepercayaan dan Perkuat Kolaborasi

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Sudah saatnya kita bersatu. Bersatu bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperkuat komitmen terhadap hukum dan masa depan Banyuwangi. Polresta harus didukung untuk bertindak tegas, pemerintah daerah harus konsisten dalam pengawasan dan perizinan, dan masyarakat harus berani melaporkan praktik ilegal yang merugikan bersama.

Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor yang taat aturan justru akan merasa terlindungi ketika aparat bertindak tegas terhadap pelanggar. Ketika hukum ditegakkan tanpa kompromi, maka pesan yang sampai adalah jelas: Banyuwangi terbuka bagi usaha yang legal dan beretika, tetapi tertutup bagi praktik ilegal yang merusak.

Membangun Banyuwangi bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan membangun integritas. Dan integritas itu dimulai dari keberanian menindak yang salah. Saatnya bersatu, saatnya tegas, demi Banyuwangi yang berdaulat atas hukum dan lestari bagi generasi mendatang.

Redaksi.© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta