SURABAYA, 14 November 2026 — Media Indonesia Times | Sebuah kegiatan yang berangkat dari semangat mengenang perjuangan para pahlawan kini menghadapi pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban uang rakyat. Di tengah rencana penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) 2026, sorotan terhadap anggaran lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahun yang dialokasikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur semakin menguat.
Bukan semata-mata karena besarnya anggaran. Persoalan yang dipertanyakan adalah bagaimana uang sebesar itu direncanakan, dibelanjakan, dipertanggungjawabkan, serta sejauh mana manfaatnya dapat diukur secara terbuka oleh masyarakat.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, yang dikenal sebagai Heru MAKI, secara terbuka mempertanyakan konsistensi alokasi anggaran GMS yang disebutnya mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahun sejak 2023 hingga 2026.
Kritik tersebut semakin mengemuka setelah Imagine Promosindo, event organizer (EO) asal Malang, kembali dipercaya menjadi penyelenggara GMS untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Bagi MAKI Jatim, penunjukan penyelenggara yang sama selama dua tahun berturut-turut, ditambah besarnya alokasi anggaran dan belum terjawabnya sejumlah pertanyaan mengenai komponen pembiayaan, merupakan rangkaian persoalan yang patut mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan secara transparan.
Heru bahkan mengungkapkan adanya dugaan pola hubungan yang ia istilahkan sebagai simbiosis mutualisme antara penyelenggara kegiatan dan pihak Dispora Jatim. Namun, dugaan tersebut merupakan pandangan dan kecurigaan yang disampaikan MAKI Jatim, bukan fakta pelanggaran yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
ANGGARAN MILIARAN RUPIAH, RINCIAN BELANJA MENJADI PERTANYAAN
GMS bukan kegiatan biasa dalam kalender olahraga dan kebudayaan Jawa Timur. Kegiatan ini memiliki nilai historis karena merupakan napak tilas perjalanan perjuangan para pejuang dari Mojokerto menuju Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada Pertempuran 10 November 1945.
Tahun 2026, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November dengan menempuh jarak sekitar 55 kilometer, dimulai dari Lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, Kota Mojokerto, dan berakhir di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan partisipasi sekitar 10.000 peserta yang terdiri atas peserta perorangan, kelompok pelajar, kelompok umum, serta unsur TNI dan Polri.
Besarnya target partisipasi tentu membutuhkan dukungan teknis, pengamanan, layanan kesehatan, logistik, transportasi, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Akan tetapi, justru di sinilah pertanyaan MAKI Jatim menemukan relevansinya.
Heru menyebut, sejak tahun anggaran 2023 pihaknya telah memberikan peringatan kepada Dispora Jatim mengenai alokasi anggaran GMS yang menurutnya konsisten berada di atas Rp2,3 miliar setiap tahun.
Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan MAKI Jatim, total hadiah uang pembinaan bagi peserta hanya berkisar Rp150 juta.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2,15 miliar antara total anggaran yang dipersoalkan dan alokasi hadiah tersebut.
Selisih ini tentu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kerugian negara. Sebuah kegiatan berskala besar memiliki komponen pembiayaan yang jauh lebih luas daripada hadiah peserta. Namun, besarnya selisih tersebut menuntut adanya penjelasan terperinci mengenai seluruh komponen belanja yang dibiayai APBD.
Heru mempertanyakan untuk apa saja anggaran tersebut digunakan, bagaimana perhitungan kebutuhan setiap komponen, serta apakah nilai pengadaan telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan kewajaran harga.
"Secara kelembagaan, MAKI Jatim sejak tahun anggaran 2023 sudah memberikan warning keras kepada Kadispora Jatim berkenaan dengan ploting anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo yang setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp2,3 miliar lebih," ungkap Heru.
Menurutnya, tanpa keterbukaan dokumen perencanaan, rincian belanja, kontrak pekerjaan, hingga laporan pertanggungjawaban, masyarakat akan kesulitan menilai apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan secara efektif.
POPDA JATIM HANYA RP772 JUTA, PRIORITAS ANGGARAN DIPERTANYAKAN
Kritik MAKI Jatim tidak berhenti pada besarnya anggaran GMS. Heru juga mengajukan perbandingan dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan MAKI Jatim, anggaran penyelenggaraan POPDA disebut hanya sekitar Rp772 juta.
Perbandingan ini memunculkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar perbedaan nominal. Yakni, bagaimana Dispora Jatim menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan olahraga yang memiliki tujuan dan manfaat berbeda.
Di satu sisi, GMS merupakan agenda pelestarian budaya olahraga sekaligus napak tilas sejarah perjuangan bangsa. Di sisi lain, POPDA merupakan wadah kompetisi olahraga pelajar yang memiliki peran dalam pembinaan atlet dan regenerasi prestasi olahraga daerah.
Keduanya memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Karena itu, perbandingan anggaran tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan nominal tanpa mempertimbangkan cakupan kegiatan, jumlah peserta, kebutuhan teknis, serta keluaran yang dihasilkan.
Namun, perbedaan anggaran yang cukup besar tetap menjadi alasan rasional bagi publik untuk meminta penjelasan mengenai dasar penentuan prioritas tersebut.
Heru menilai komposisi anggaran itu perlu dievaluasi secara serius.
"Bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran," tegasnya.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah penyusunan anggaran Dispora Jatim telah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pembinaan olahraga secara proporsional, atau justru lebih banyak terserap pada kegiatan seremonial dan penyelenggaraan event.
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, bukan sekadar argumentasi normatif.
IMAGINE PROMOSINDO KEMBALI DIPERCAYA, MEKANISME PENGADAAN PERLU DIBUKA
Hal lain yang menjadi perhatian MAKI Jatim adalah kembali dipercayanya Imagine Promosindo sebagai penyelenggara GMS pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Penunjukan penyedia jasa yang sama dalam dua tahun berturut-turut bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menjadi ukuran adalah kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan, persaingan usaha yang sehat, kewajaran harga, kompetensi penyedia, serta pertanggungjawaban pekerjaan.
Namun, ketika nilai kegiatan mencapai miliaran rupiah, keterbukaan mengenai proses pemilihan penyedia menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik.
Karena itu, MAKI Jatim mempertanyakan bagaimana Imagine Promosindo memperoleh pekerjaan tersebut.
Apakah melalui tender, pengadaan langsung sesuai ketentuan, atau mekanisme e-purchasing? Bagaimana penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)? Apakah terdapat penyedia lain yang mengikuti proses pengadaan? Apa indikator teknis dan administratif yang membuat penyedia tersebut dinilai memenuhi persyaratan?
Tidak kalah penting, berapa nilai kontrak yang sebenarnya, bagaimana rincian pekerjaan yang menjadi kewajiban EO, serta apakah seluruh hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan nilai pembayaran?
Seluruh pertanyaan itu dapat dijawab melalui dokumen pengadaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kecurigaan dan pembuktian. Penunjukan berulang tidak otomatis membuktikan adanya kolusi. Akan tetapi, proses yang tidak transparan dapat menimbulkan ruang kecurigaan yang seharusnya dapat dicegah melalui keterbukaan informasi.
BOIKOT GMS 2026, BENTUK TEKANAN MORAL MAKI JATIM
Pada Jumat, 13 November 2026, Heru MAKI mengambil langkah yang cukup kontroversial dengan menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk memboikot keikutsertaan dalam GMS 2026.
Seruan tersebut menjadi bentuk tekanan moral yang dipilih MAKI Jatim untuk mendorong perhatian publik terhadap persoalan tata kelola anggaran GMS.
"Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo 2026," tegas Heru.
Ia menekankan bahwa seruan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus nilai sejarah GMS ataupun merendahkan perjuangan para pahlawan.
Sebaliknya, MAKI Jatim berpendapat bahwa kegiatan yang membawa nama besar sejarah perjuangan bangsa harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang sepadan dengan nilai historisnya.
Bagi MAKI Jatim, penghormatan terhadap sejarah tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
LANGKAH HUKUM DAN PENELUSURAN ANGGARAN 2022–2026
Tidak berhenti pada kritik dan seruan boikot, MAKI Jatim menyatakan sedang mempersiapkan langkah hukum.
Bidang hukum MAKI Jatim disebut tengah menyusun dokumen pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran GMS yang rencananya akan disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Pada saat bersamaan, Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim melakukan kompilasi dokumen anggaran Dispora Jatim untuk periode 2022–2026.
Penelusuran tersebut diarahkan untuk mengkaji kesinambungan alokasi anggaran, mekanisme pengadaan, nilai kontrak, komponen pembiayaan, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan dari tahun ke tahun.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti permulaan, MAKI Jatim menyatakan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik pernyataan antarlembaga, tetapi bergerak menuju pengujian dokumen dan fakta secara objektif.
TIGA PERTANYAAN PUBLIK YANG MENUNGGU JAWABAN
Dalam konteks pengawasan APBD, setidaknya terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh Dispora Jatim dan pihak penyelenggara.
Pertama, bagaimana rincian penggunaan anggaran lebih dari Rp2,3 miliar tersebut? Publik perlu mengetahui alokasi untuk pengamanan, layanan kesehatan, konsumsi, transportasi, perlengkapan peserta, publikasi, dokumentasi, panggung, honorarium, jasa EO, serta seluruh komponen pengeluaran lainnya.
Kedua, bagaimana proses pengadaan dan penetapan Imagine Promosindo sebagai penyelenggara GMS 2025 dan 2026? Dokumen pemilihan penyedia, HPS, kontrak, spesifikasi pekerjaan, dan hasil evaluasi pengadaan merupakan bagian penting untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ketiga, bagaimana indikator keberhasilan kegiatan tersebut diukur? Apakah berdasarkan jumlah peserta, tingkat keselamatan, efektivitas pembiayaan, kualitas penyelenggaraan, dampak terhadap budaya olahraga, atau kombinasi dari seluruh indikator tersebut?
Pertanyaan ini bukan bentuk penghakiman. Ini merupakan tuntutan wajar dalam pengelolaan keuangan publik.
Sebab setiap rupiah APBD memiliki konsekuensi terhadap kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kegiatan telah terlaksana dengan meriah. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan telah menghasilkan manfaat yang sepadan.
SEJARAH PAHLAWAN, INTEGRITAS PENGELOLAAN UANG RAKYAT
Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo memiliki nilai historis yang tidak perlu diperdebatkan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Namun, penghormatan terhadap sejarah seharusnya berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Para pejuang dahulu mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab berbeda, yakni memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan maknanya akibat lemahnya integritas dalam mengelola kekayaan negara.
Karena itu, persoalan anggaran GMS tidak seharusnya dipersempit menjadi pertentangan antara pihak yang mendukung dan pihak yang mengkritik kegiatan tersebut.
Yang sedang dipertanyakan MAKI Jatim sesungguhnya adalah transparansi, akuntabilitas, kewajaran belanja, serta kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan pemerintah.
GMS tidak harus kehilangan tempatnya dalam kalender sejarah Jawa Timur. Tetapi pengelolaannya harus terbuka untuk diperiksa, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Dispora Jawa Timur dan Imagine Promosindo mengenai seluruh persoalan yang disampaikan MAKI Jatim.
Sebab, dalam pengelolaan uang rakyat, kepercayaan tidak dibangun melalui kemeriahan seremoni, besarnya jumlah peserta, ataupun megahnya panggung kegiatan.
Kepercayaan dibangun melalui dokumen yang terbuka, penggunaan anggaran yang terukur, proses pengadaan yang dapat diuji, serta pertanggungjawaban yang tidak menyisakan ruang kecurigaan.
Sejarah boleh diwariskan melalui langkah kaki. Namun, integritas pemerintahan harus dibuktikan melalui keterbukaan. Dan setiap rupiah uang rakyat wajib memiliki pertanggungjawaban. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
