Rencana turunnya sekitar 5.000 massa dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) di Pohuwato bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah sinyal keras bahwa ada kegelisahan yang tak lagi bisa ditahan, dan ada suara yang menuntut untuk didengar.
May Day sejatinya bukan hanya perayaan, melainkan ruang sah bagi pekerja dan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan.
Ketika ribuan orang memilih turun ke jalan, itu bukan tanpa sebab. Mereka datang membawa harapan—tentang pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dan kebijakan yang benar-benar berpihak.
Namun, di balik gelombang massa yang besar, tersimpan ujian bagi semua pihak.
Bagi pemerintah, ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen pada demokrasi. Respons yang dibutuhkan bukanlah pendekatan represif, melainkan keterbukaan dan keberanian untuk berdialog.
Sebab, suara yang bergema di jalanan sering kali lahir dari ruang-ruang yang selama ini tak diberi tempat.
Di sisi lain, bagi peserta aksi, ini adalah tanggung jawab moral.
Aksi damai, tertib, dan fokus pada substansi tuntutan menjadi kunci. Karena dalam banyak peristiwa, pesan yang kuat bisa kehilangan makna jika dikaburkan oleh dinamika di lapangan.
Aktivis senior Ramsi Bokings sebagai Sekretaris Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Provinsi Gorontalo yang juga Wakil Ketua NU Wilayah Provinsi Gorontslo menilai, gelombang massa ini adalah bentuk peringatan keras bagi pemerintah.
“Kalau 5.000 orang turun ke jalan, itu bukan angka itu alarm. Artinya ada masalah yang sengaja dibiarkan. Jangan tunggu jadi 50 ribu baru panik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi kegagalan negara dalam merespons aspirasi rakyat.
“Jangan biasakan rakyat berteriak di jalan baru didengar. Kalau ruang dialog ditutup, jalanan yang akan mengambil alih. Dan kalau itu terjadi terus, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan, tapi kepercayaan publik,” lanjutnya.
Bahkan, ia mengingatkan bahwa sikap abai bisa memperbesar gelombang ketidakpuasan.
“Aksi ini bukan ancaman, tapi kalau diabaikan, ia bisa berubah jadi gelombang yang lebih besar. Pemerintah harus memilih: mau mendengar sekarang, atau dipaksa mendengar nanti,” pungkasnya.
Masyarakat pun perlu melihat peristiwa ini dengan jernih.
Aksi massa bukan semata ancaman, ia adalah tanda bahwa demokrasi masih bekerja. Bahwa rakyat masih percaya pada jalan kolektif untuk menyuarakan aspirasi.
Pada akhirnya, gelombang 5.000 massa ini bukan tentang angka, melainkan tentang pesan. Apakah ia akan didengar atau diabaikan, sangat bergantung pada cara semua pihak merespons.
Jika disikapi dengan bijak, ini bisa menjadi titik temu antara harapan rakyat dan kebijakan yang lebih adil. Namun jika diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang ini hanya awal dari ketidakpercayaan yang lebih besar.
Suara rakyat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang tidak dapat diabaikan. Dalam setiap dinamika sosial, termasuk persoalan yang terjadi di wilayah pertambangan Pohuwato, aspirasi masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
" yang terpenting suara rakyat adalah suara demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi,"tegasnya.
Ramsi Bokings menegaskan bahwa suara rakyat adalah suara demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.
Oleh karena itu, setiap bentuk penyampaian aspirasi, selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan, merupakan hak yang sah dan tidak boleh dibungkam.
Ia menilai, pendekatan yang mengabaikan aspirasi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas. Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu membuka ruang dialog yang adil dan transparan agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
Dalam konteks ini, penghormatan terhadap suara rakyat bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga amanat konstitusi yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Demokrasi yang sehat, kata dia, hanya dapat terwujud ketika negara benar-benar hadir untuk mendengar, memahami, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
