Rakyat Ditertibkan, Korporasi Dipertanyakan: LABRAK Desak Audit Dasar Hukum Aktivitas PT GSM di Nanasi

Presiden LABRAK, Riefqy Athaullah, SH, mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut administrasi perizinan, melainkan juga menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat penambang yang selama ini menghadapi penertiban dengan alasan penegakan hukum.

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Manfaatkan DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Hukum & Kriminal

Manfaatkan DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Hukum & Kriminal

Tanggapi Sorotan Jubir Wali Kota, Dirkrimsus Jelaskan Proses Penyidikan & Penyitaan Dokumen

Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Rudapaksa Anak Berusia 8 Tahun, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak Harap Tindakan Cepat Kapolresta Banyuwangi

Menurut Riefqy, apabila masyarakat diminta selalu menunjukkan dasar hukum atas aktivitas yang dilakukan, maka korporasi juga harus bersedia membuka dan menjelaskan dasar hukum kegiatan usahanya secara transparan.

LABRAK menyebut telah mengunduh dokumen OSS Berbasis Risiko PT GSM pada 8 Juli 2026. Berdasarkan penelaahan mereka, lampiran kegiatan usaha yang diperoleh hanya memuat KBLI Aktivitas Klinik Swasta dan Penyediaan Akomodasi Lainnya, sementara KBLI yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan emas dan perak tidak tercantum pada lampiran yang dimiliki.

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Kanit Reskrim Polsek Kapuas Barat: Belum 1×24 Jam, Panggil Saudara Hery Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Melalui Kotak Masuk (Inbox) Media Sosial untuk Verifikasi dan Penyelesaian Damai

Hukum & Kriminal

Diduga Miliki Sabu, Pria Asal Popayato Ditangkap Satresnarkoba Polres Pohuwato

Hukum & Kriminal

Diduga Miliki Sabu, Pria Asal Popayato Ditangkap Satresnarkoba Polres Pohuwato

Hukum & Kriminal

Diduga Serang Tetangga Dengan Parang, Pria di Pohuwato Diamankan Polisi

«"Kalau rakyat kecil ditanya dasar hukumnya setiap hari, maka kami juga berhak bertanya: apa dasar hukum PT Gorontalo Sejahtera Mining beraktivitas di Nanasi dan sekitarnya? Pertanyaan ini lahir dari dokumen resmi OSS, bukan dari prasangka," ujar Riefqy.»

Ia menegaskan, LABRAK tidak bermaksud menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan. Menurutnya, pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian dari upaya meminta klarifikasi dan kepastian hukum dari instansi yang berwenang.

Baca Juga

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

Riefqy menilai prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh pihak, baik masyarakat maupun korporasi. Karena itu, menurutnya, transparansi mengenai dasar hukum aktivitas perusahaan merupakan hal yang penting untuk menjamin kepercayaan publik.

«"Rakyat kecil tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta satu hal: jangan gunakan standar hukum yang berbeda. Jika hukum ditegakkan kepada masyarakat, maka transparansi hukum juga harus ditegakkan kepada korporasi," katanya.»

Baca Juga

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

LABRAK mendesak pemerintah, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, serta DPRD Kabupaten Pohuwato, untuk melakukan audit administrasi dan memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum aktivitas PT GSM di kawasan Nanasi dan sekitarnya.

Menurut Riefqy, langkah tersebut bukan ditujukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum yang sama bagi semua pihak.

Baca Juga

Berita

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Berita

Kawal Transisi Energi Bersih, Kementerian ESDM Tinjau PLTS Terapung Karangkates 100 MWac, Wujud Kolaborasi Strategis PLN UIP JBTB dan PLN Nusantara Power

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

Ia menambahkan, hingga terdapat penjelasan resmi dari instansi yang berwenang, pertanyaan mengenai dasar hukum aktivitas perusahaan tersebut masih menjadi perhatian LABRAK.

"Negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menanggung seluruh beban penegakan hukum, sementara pertanyaan terhadap administrasi korporasi dibiarkan menggantung. Selama pertanyaan mengenai dasar hukum aktivitas PT Gorontalo Sejahtera Mining di Nanasi dan sekitarnya belum dijawab secara resmi, LABRAK akan terus berdiri bersama masyarakat penambang. Sebab hukum yang adil bukanlah hukum yang hanya berani kepada yang lemah, melainkan hukum yang berani berlaku sama kepada setiap orang dan setiap badan usaha tanpa kecuali," tutupnya.

Baca Juga

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

Berita

KONFERENSI PERS KOPERASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI