JAKARTA – Media Indonesia Times | Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.
"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.
Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.
"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.
Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.
Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.
Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.
"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
