Polri dan Kementerian Haji Bentuk Satgas Gabungan, atasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ilegal

Pembentukan Satgas ini disampaikan dalam doorstop yang digelar di Lobby Bareskrim Polri, Senin (20/4/2026), dengan menghadirkan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid.

Baca Juga

Polri

Polri Perkuat Sinergi dengan Insan Pers, Kadivhumas Tegaskan Terbuka terhadap Kritik dan Masukan

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan perintah langsung Kapolri sebagai respons atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jamaah, serta mencegah terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Baca Juga

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Polri

Pelayanan Pagi di SDN Pakis, Polresta Banyuwangi Wujudkan Kepedulian terhadap Keselamatan Anak

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima tidak kurang dari 15 hingga 20 laporan kasus setiap hari terkait penyelenggaraan haji dan umrah, dengan total sekitar 95 kasus yang saat ini ditangani.

Baca Juga

Polri

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi Dengan Kalangan Akademisi UNG

Polri

Kapolresta Muharman Arta Tekankan Pelayanan Humanis, Sat Samapta Hadir di SDN Pakis

Polri

BARESKRIM TETAPKAN, "L.S.P" JADI TERSANGKA KASUS PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO

Polri

Polda Sumut Ungkap Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga, Empat Tersangka dan Kerugian Negara Rp5,03 Miliar

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan penuh dari Kepolisian sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana ini bisa berjalan efektif dan memberikan efek jera,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas telah mulai bekerja sejak diterbitkannya surat perintah Kapolri. Salah satu hasil awalnya adalah penggagalan keberangkatan delapan warga negara Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa non-haji di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Juga

Polri

Ops Patuh Toba 2026, Sat Lantas Polres Labuhanbatu Edukasi Pengunjung dan Karyawan Suzuya Rantauprapat

Polri

Kapolri Pimpin Anev Sitkamtibmas, Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Keamanan Nasional

Polri

Kapolda Sulut Terima Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka, Perkuat Sinergitas TNI-Polri Jaga Kamtibmas

Polri

Kapolda Sulut Terima Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka, Perkuat Sinergitas TNI-Polri Jaga Kamtibmas

“Semua pihak yang terlibat akan dilakukan pendalaman, termasuk travel yang memberangkatkan maupun pihak lain yang bertanggung jawab,” tegas Harun.

Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah titik rawan pemberangkatan ilegal yang kini dalam pengawasan, antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Juanda Surabaya, Lombok, dan Batam.

Baca Juga

Polri

Kapolres Sukoharjo Dinonaktifkan, Tiga Anggota Satreskrim Turut Diperiksa Propam Mabes Polri

Polri

Kapolda Sulut Makan Siang Bersama Pengemudi Ojol, Pererat Kebersamaan

Polri

Kapolri dan Kepala BPOM Bahas Regulasi Kratom hingga Pengawasan Vape

Polri

Kapolda Gorontalo Perintahkan PJU Turun Ke Jalan, Ditrreskrimsus Maruly Pardede Ikut Atur Lalin

Di sisi lain, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi praktik ilegal dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

“Kami mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan hotline pengaduan dengan nomor 081218899191. Jika menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran, segera laporkan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Baca Juga

Polri

Kapolda Gorontalo Perintahkan PJU Turun Ke Jalan, Ditrreskrimsus Maruly Pardede Ikut Atur Lalin

Polri

Kapolda Gorontalo Turun Langsung Atur Lalu Lintas, Wujudkan Program Quick Wins Polri di Kabupaten Gorontalo

Polri

Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan, Kapolda Gorontalo Ajak Pelajar Bijak Bermedia Sosial

Polri

Polres Mandailing Natalm. Salurkan Bantuan Air Bersih, Respons Warga Terdampak Kerusakan Tanggul

Ia menegaskan bahwa Polri bersama Kementerian Haji akan mengedepankan langkah preventif dan represif secara simultan guna menekan angka pelanggaran, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya Satgas gabungan ini, diharapkan praktik penyelenggaraan haji dan umrah ilegal dapat diminimalisir, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh calon jamaah Indonesia. (Red)