Polresta Banyuwangi Ungkap Dua Kasus Penyelewengan BBM Subsidi, 7 Tersangka di Amankan

Kapolresta Banyuwangi, Rofiq Ripto Himawan, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Langkah ini adalah bentuk upaya kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Kasus pertama terjadi di Kecamatan Singojuruh pada 8 April 2026. Dalam kasus ini, tiga tersangka diamankan dengan modus membeli solar menggunakan sepeda motor serta memanfaatkan puluhan barcode MyPertamina. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke dalam jerigen dan diangkut menggunakan mobil pick-up untuk diperjualbelikan kembali secara ilegal.

Baca Juga

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Polri

Pelayanan Pagi di SDN Pakis, Polresta Banyuwangi Wujudkan Kepedulian terhadap Keselamatan Anak

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Sementara itu, kasus kedua diungkap di Kecamatan Purwoharjo pada 10 April 2026. Empat tersangka diamankan, termasuk dua oknum operator SPBU yang diduga membantu proses pengisian BBM tidak sesuai prosedur.

Para pelaku diketahui menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk melakukan pembelian BBM secara berulang tanpa pemindaian barcode MyPertamina, guna menghindari sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.

Dari dua kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai hampir Rp8 juta. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, jerigen berisi BBM, mesin sedot, serta puluhan barcode MyPertamina.

Kapolresta turut mengimbau masyarakat dan pengelola SPBU agar aktif mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

Baca Juga

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Polri

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi Dengan Kalangan Akademisi UNG

Polri

Kapolresta Muharman Arta Tekankan Pelayanan Humanis, Sat Samapta Hadir di SDN Pakis

Polri

BARESKRIM TETAPKAN, "L.S.P" JADI TERSANGKA KASUS PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO

“Jika ditemukan adanya praktik ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami akan bertindak tegas secara prosedural dan profesional terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.