Polda Jatim Bongkar Praktik Beras SPHP Oplosan, Tersangka Asal Probolinggo Diamankan

Dari pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan seorang pria berinisial RMF (28), warga Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Polri

Pangkostrad Bersama Kasad Temui Kapolri, Teguhkan Komitmen Sinergi Dua Institusi

Polri

Pelayanan Pagi di SDN Pakis, Polresta Banyuwangi Wujudkan Kepedulian terhadap Keselamatan Anak

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Kasubdit I ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Farris Nur Sanjaya menerangkan, modus operandi tersangka yakni membeli beras polos tanpa label dari petani dan toko beras di Probolinggo, kemudian dikemas ulang ke dalam karung beras SPHP ukuran 5 kilogram.

Namun, dalam praktiknya, tersangka hanya mengisi dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan sehingga berat beras yang dikemas tidak sesuai. 

Baca Juga

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Polri

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi Dengan Kalangan Akademisi UNG

Polri

Kapolresta Muharman Arta Tekankan Pelayanan Humanis, Sat Samapta Hadir di SDN Pakis

Polri

BARESKRIM TETAPKAN, "L.S.P" JADI TERSANGKA KASUS PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO

“Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000 per ons atau Rp3.000 per sak,” jelas AKBP Faris, Rabu (15/4/26).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga diketahui tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi beras SPHP maupun beras premium lainnya. 

Baca Juga

Polri

Polda Sumut Ungkap Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga, Empat Tersangka dan Kerugian Negara Rp5,03 Miliar

Polri

Ops Patuh Toba 2026, Sat Lantas Polres Labuhanbatu Edukasi Pengunjung dan Karyawan Suzuya Rantauprapat

Polri

Kapolri Pimpin Anev Sitkamtibmas, Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Keamanan Nasional

Polri

Kapolda Sulut Terima Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka, Perkuat Sinergitas TNI-Polri Jaga Kamtibmas

"Tersangka tidak mengantongi dokumen penunjukan dari Bulog sebagai produsen atau distributor resmi," kata AKBP Faris.

Praktik ini telah dilakukan tersangka sejak April 2025 dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Baca Juga

Polri

Kapolda Sulut Terima Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka, Perkuat Sinergitas TNI-Polri Jaga Kamtibmas

Polri

Kapolres Sukoharjo Dinonaktifkan, Tiga Anggota Satreskrim Turut Diperiksa Propam Mabes Polri

Polri

Kapolda Sulut Makan Siang Bersama Pengemudi Ojol, Pererat Kebersamaan

Polri

Kapolri dan Kepala BPOM Bahas Regulasi Kratom hingga Pengawasan Vape

Selain mengamankan tersangka, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 400 sak beras kemasan SPHP 5 kg, karung kosong, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan dan barang bukti lainnya.

Sementara itu, perwakilan Perum Bulog, Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras dalam kasus ini bukan berasal dari Bulog. 

Baca Juga

Polri

Kapolda Gorontalo Perintahkan PJU Turun Ke Jalan, Ditrreskrimsus Maruly Pardede Ikut Atur Lalin

Polri

Kapolda Gorontalo Perintahkan PJU Turun Ke Jalan, Ditrreskrimsus Maruly Pardede Ikut Atur Lalin

Polri

Kapolda Gorontalo Turun Langsung Atur Lalu Lintas, Wujudkan Program Quick Wins Polri di Kabupaten Gorontalo

Polri

Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan, Kapolda Gorontalo Ajak Pelajar Bijak Bermedia Sosial

Ia menjelaskan, Bulog memiliki peran menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

“Fungsi Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog,” ujar Langgeng

Baca Juga

Polri

Polres Mandailing Natalm. Salurkan Bantuan Air Bersih, Respons Warga Terdampak Kerusakan Tanggul

Polri

Kapolda Babel Turun Langsung Atur Lalin Di Jalan Merdeka Pangkalpinang, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Polri

Kapolda Sumut Turun Langsung Atur Lalu Lintas, Wujudkan Semangat Polisi Bersama Masyarakat

Polri

Tanamkan Karakter Sejak Dini, Kapolresta Banyuwangi Ajak Siswa SDN 1 Grogol Jauhi Bullying

Ia juga menambahkan, penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan.

“Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern,” jelas Langgeng

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk pangan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan serupa. (Bagas)