Pembiaran Judi Sabung Ayam di Sendangrejo, Tampar Keras Perintah Kapolri

Namun di sudut lain wilayah hukum Sendangrejo, perintah itu seperti tak bertaring.

Praktik perjudian sabung ayam disebut berlangsung terang-terangan. Tidak sembunyi. Tidak malu. Bahkan disebut semakin marak setiap akhir pekan, dengan kedatangan pemain dari luar daerah. Arena diduga milik warga berinisial Kecik dan Dul, dan disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pantauan.

Yang lebih ironis, beredar dugaan kuat adanya oknum aparat yang menerima upeti sehingga arena tetap beroperasi setiap hari. Informasi dari sejumlah tokoh masyarakat menyebut adanya relasi keluarga salah satu pemilik arena dengan pihak yang bertugas di Jombang, sehingga bila ada rencana penggerebekan, kabar diduga bocor lebih dulu.

Baca Juga

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

Jika benar, ini bukan sekadar perjudian. Ini soal integritas. Soal kehormatan institusi. Soal kepercayaan publik.

Perjudian sabung ayam jelas dilarang hukum. Pasal 303 ayat (1) KUHP mengancam pidana hingga 10 tahun penjara. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengancam hingga 4 tahun penjara bagi pemain.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mempertegas larangan dan memperberat ancaman hukuman terhadap segala bentuk perjudian.

Pertanyaannya: Mengapa aktivitas yang disebut berlangsung terbuka ini belum ditindak tegas?

Baca Juga

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

- Apakah pengawasan melemah? - Atau ada pembiaran sistematis?

Upaya konfirmasi awak media kepada Kapolsek Jombang Kota, AKP Edy Widoyono, melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu disebut mendapat respons akan berkoordinasi dengan pihak Polres.

Namun hingga kini, menurut informasi yang beredar, aktivitas perjudian tersebut masih berlangsung.

Situasi ini menimbulkan kesan publik: seolah praktik tersebut “kebal hukum”. Padahal wilayah ini berada di bawah yurisdiksi Polres Jombang, yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.

Baca Juga

Berita

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Berita

Kawal Transisi Energi Bersih, Kementerian ESDM Tinjau PLTS Terapung Karangkates 100 MWac, Wujud Kolaborasi Strategis PLN UIP JBTB dan PLN Nusantara Power

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

Perjudian sabung ayam bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia membawa dampak sosial:

- Merusak mental dan moral generasi muda - Memicu konflik sosial - Menggerus kepercayaan terhadap aparat - Menciptakan preseden bahwa hukum bisa dinegosiasikan.

Jika praktik ini dibiarkan, pesan yang sampai ke masyarakat sederhana namun berbahaya: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Masyarakat berharap seluruh arena perjudian ayam di wilayah hukum Polres Jombang ditertibkan tanpa pandang bulu.

Baca Juga

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

Berita

KONFERENSI PERS KOPERASI HARAPAN JAYA BERSAMA LBH NADI

Tidak boleh ada arena yang merasa aman karena backing. Tidak boleh ada wilayah yang merasa kebal hukum. Dan jika benar terdapat oknum aparat yang terlibat, publik menunggu ketegasan sesuai komitmen Kapolri: tindakan disiplin hingga pemecatan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi konsistensi perintah Kapolri di lapangan. Apakah instruksi pemberantasan perjudian benar-benar dijalankan? Ataukah berhenti sebagai retorika di atas kertas?

Jika hukum ingin kembali dihormati, maka penegak hukum harus lebih dulu menunjukkan keberanian.

Karena ketika perjudian berjalan terang-terangan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang di arena tetapi wibawa negara di mata rakyatnya. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta