Menteri Nusron Wahid Lantik 31 Pejabat ATR/BPN, Tegaskan Pelayanan Publik Harus Cepat, Bersih, dan Akuntabel

“Permudahlah urusan rakyat, jangan dipersulit urusan rakyat. Tidak ada kata lain bagi pejabat publik selain memberikan pelayanan yang baik,” tegas Nusron saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 31 pejabat struktural di Aula Prona Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu (18/02/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi internal untuk memperkuat reformasi birokrasi dan percepatan layanan pertanahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dalam pelantikan tersebut, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya resmi mengemban amanah baru, yakni:

Baca Juga

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Berita

Nusron Wahid Diperiksa KPK 5 Jam dalam Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor

Berita

Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Warga Sekitar dan Warga Binaan

- Arief Muliawan sebagai Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP)

- Lampri sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR)

- Andi Tenri Abeng sebagai Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

- Dony Erwan Brillianto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan

Baca Juga

Berita

Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi, Polresta Banyuwangi Siapkan Langkah Antisipasi Terpadu

Berita

Dua Senpi Rakitan dan Ratusan Amunisi Disita, Jatanras Polresta Banyuwangi Ungkap Rangkaian Kepemilikan Senjata Ilegal

Berita

Dari Rekaman CCTV hingga Barang Bukti Sandal, Polisi Ungkap Pencurian Motor di Purwoharjo

Berita

Usai Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Kapolda Jatim Perkuat Sinergi TNI–Polri dan Terima Brevet Kavaleri Korps Marinir

Selain itu, enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator turut dilantik.

Di hadapan jajaran pejabat tinggi negara dan internal kementerian, Nusron mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini bukan hanya soal prosedur, tetapi soal kecepatan dan kepuasan masyarakat.

“Era modern menuntut pelayanan yang cepat dan kuat, terutama dalam tingkat kepuasan pelanggan. Output-nya adalah masyarakat merasa puas terhadap layanan ATR/BPN,” ujarnya.

Namun percepatan pelayanan, menurut Nusron, tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Transformasi birokrasi harus berjalan di rel yang benar.

Baca Juga

Berita

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan Jenazah Ibu dan Anak Kasus Pembunuhan Madiun

Polri

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi Dengan Kalangan Akademisi UNG

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemberangkatan Misi PBB Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-M MINUSCA

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemberangkatan Misi PBB Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-M MINUSCA

“Produk yang kita keluarkan harus akuntabel. Kalau digugat di pengadilan pun, kita harus yakin bisa menang karena kita sudah bekerja sesuai aturan,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi pelayanan pertanahan bukan sekadar slogan, tetapi harus dibangun di atas tata kelola yang prudent dan transparan.

Dalam kesempatan itu, Arief Muliawan mewakili pejabat terlantik membacakan Pakta Integritas sebagai komitmen moral dan profesional. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan turut disaksikan oleh Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, serta jajaran pejabat tinggi lainnya.

Baca Juga

Berita

Geger Proyek Militer Rp29,7 Miliar! Rp962,9 Juta Hak Mitra Lokal Belum Dibayar, Kemenhan Didesak Audit PT ABA

Berita

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gandeng Sekolah Bentengi Pelajar dari Bahaya Narkoba

Berita

Polda Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Kapolda: Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Berita

Kapolresta Banyuwangi Ngopi Bareng Driver Ojol, Serap Aspirasi dan Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat

Di balik seremoni pelantikan, tersimpan pesan yang lebih mendalam. Urusan tanah bukan sekadar administrasi. Ia menyangkut kepastian hukum, hak hidup, investasi, hingga masa depan keluarga.

Ketika sertifikat terbit tepat waktu, ketika sengketa ditangani adil, ketika proses berjalan tanpa pungutan liar, di situlah negara benar-benar hadir.

Pesan “permudah rakyat” yang ditegaskan Nusron menjadi refleksi bahwa birokrasi pertanahan harus bergerak dari paradigma kekuasaan menuju paradigma pelayanan.

Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan kecepatan layanan, pelantikan 31 pejabat ini menjadi momentum pembuktian: bahwa reformasi bukan sekadar retorika, melainkan kerja nyata untuk menghadirkan keadilan agraria yang lebih manusiawi.

Baca Juga

Berita

AGUS FLORES UNDANG KAPOLRI JENDERAL POLISI DR. SUYUDI ARIO SETO BUKA PAGELARAN WAYANG KULIT DAN PAMERAN BUDAYA MAJAPAHIT, MERIAHKAN HUT BHAYANGKARA MAJAPAHIT KE-733

Berita

Apresiasi ke Kapolri Suyudi, Camellia P Lubis Harap Pembenahan Jadi Momentum Wujudkan Polri Dekat dengan Rakyat & Berkeadilan

Berita

Pembangunan Saluran Drainase di Dusun Gentengan Dinilai Kurang Efisien, Warga Keluhkan pengelola Proyek

Berita

Hari Fakultatif Pagerwesi, Satlantas Polresta Denpasar Tetap Layani Pemohon SIM

Sumber: Kementerian ATR/BPN© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta