Surabaya - Media Indonesia Times | Pansus BUMD DPRD Jatim diguncang polemik yang memperlihatkan jurang antara pernyataan politik dan fakta lapangan. Pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur terkait rencana rekomendasi penutupan kawasan Puspa Agro bukan hanya menimbulkan tanda tanya besar, tetapi juga memantik dugaan serius adanya disinformasi publik yang berpotensi menyesatkan.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Pernyataan tersebut menjadi semakin problematik ketika ditarik ke konteks fakta kebijakan yang telah berjalan sejak 2024. Pada periode itu, kawasan Puspa Agro justru telah masuk dalam pembahasan strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan berikat sebuah langkah besar yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga aktor nasional hingga internasional. Artinya, wacana penutupan bukan sekadar kontradiktif, melainkan berseberangan langsung dengan arah kebijakan yang sudah terstruktur.
Di titik inilah kritik dari MAKI Jawa Timur menemukan relevansinya. Sorotan terhadap kinerja Pansus BUMD yang dinilai tidak produktif, bahkan cenderung seremonial tanpa output konkret, kini mendapatkan pembenaran melalui inkonsistensi pernyataan tersebut. Jika sebuah pansus yang menghabiskan anggaran publik justru menghasilkan rekomendasi yang bertentangan dengan roadmap pembangunan daerah, maka publik berhak mempertanyakan: kerja siapa yang sebenarnya sedang dijalankan?
Lebih jauh, pengembangan Puspa Agro sebagai kawasan berikat bukan sekadar wacana kosong. Skema ini dirancang sebagai bagian dari transformasi besar logistik dan perdagangan Jawa Timur. Dengan proyeksi pengalihan 25–30% arus kontainer dari pelabuhan ke kawasan tersebut, Puspa Agro diposisikan menjadi simpul baru perdagangan ekspor-impor. Ini bukan proyek kecil ini adalah restrukturisasi ekosistem ekonomi regional.
Keterlibatan lembaga pusat, kerja sama operasional dengan berbagai pihak, hingga penjajakan investasi internasional menunjukkan bahwa proyek ini telah melampaui tahap konsep. Bahkan, rencana soft opening pada 7 Mei 2026 menjadi indikator kuat bahwa implementasi sudah berada di depan mata. Dalam konteks ini, narasi “penutupan” terasa bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga mengganggu stabilitas persepsi investor dan publik.
Kritik Heru MAKI yang menyebut pernyataan tersebut sebagai “parodi komika” mungkin terdengar satir, namun menyimpan pesan serius: ada kegagalan memahami substansi kebijakan atau, lebih buruk lagi, ada upaya membangun opini yang tidak selaras dengan fakta.
Situasi ini semakin kompleks dengan munculnya informasi awal terkait dugaan permintaan THR kepada BUMD oleh oknum tertentu dalam lingkaran Pansus. Meski masih dalam tahap penelusuran, isu ini memperkuat urgensi transparansi dan akuntabilitas. Jika benar terjadi, maka problemnya tidak lagi sekadar miskomunikasi, tetapi sudah masuk ke wilayah etika dan integritas.
Sebagai respons, MAKI Jawa Timur bersama elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar dengan konsep “Pengadilan Rakyat”. Ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan fungsi representasi publik. Ketika wakil rakyat dinilai gagal menjalankan mandat, maka rakyat akan mengambil alih panggung pengawasan.
Polemik Puspa Agro kini bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi telah menjelma menjadi ujian kredibilitas lembaga legislatif daerah. Apakah rekomendasi yang lahir dari Pansus benar-benar berbasis data dan kepentingan publik, atau sekadar produk politis yang kehilangan pijakan realitas?
Jawabannya akan segera diuji baik di ruang publik, di jalanan, maupun dalam proses investigasi yang sedang berjalan. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
