Jember, 26 April 2026— Media Indonesia Times | Gelombang protes terhadap aktivitas PT IMASCO di kawasan Puger, Kabupaten Jember, tidak lagi bisa dianggap sebagai keluhan sporadis. Ia telah menjelma menjadi akumulasi kemarahan publik yang terstruktur, terorganisir, dan berbasis pengalaman langsung warga yang merasa dirugikan.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Jember Selatan Bersatu turun dalam konsolidasi terbuka bertajuk “Memahami Bersama, Mencari Solusi”. Namun, dari dinamika yang berlangsung, jelas terlihat bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar butuh “pemahaman”, melainkan tindakan konkret dan pertanggungjawaban yang tegas.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, termasuk Heru Satriyo dan Dwi Agus Budianto, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap tuntutan warga.
Fakta yang mengemuka dalam forum tidak bisa diabaikan. Warga menyebut bahwa dalam radius sekitar dua kilometer dari area operasional perusahaan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat terjadi berulang kali. Ini bukan lagi insiden tunggal, melainkan pola yang mengindikasikan potensi kelalaian sistemik.
Insiden terbaru bahkan menelan korban jiwa. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah diduga terlindas truk kontainer yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Pernyataan warga yang menyebut “janji hanya tinggal janji” menjadi refleksi nyata dari ketimpangan antara komitmen perusahaan dan realitas di lapangan.
Jika klaim ini valid, maka persoalan bergeser dari sekadar kecelakaan lalu lintas menjadi isu keselamatan publik yang serius yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat, baik oleh perusahaan maupun otoritas terkait.
Sorotan paling tajam dalam forum tersebut tertuju pada nilai santunan sebesar Rp10 juta untuk korban jiwa. Bagi warga, angka ini bukan hanya tidak layak, tetapi juga mencerminkan minimnya empati dan tanggung jawab sosial.
Secara hukum, santunan memang tidak selalu memiliki standar baku. Namun dalam perspektif etika dan kemanusiaan, nilai tersebut dipandang jauh dari mencerminkan penghargaan terhadap nyawa manusia. Kritik warga di titik ini menjadi relevan: apakah perusahaan benar-benar memahami dampak sosial dari operasionalnya?
Heru Satriyo menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa berhenti pada polemik santunan. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan, terutama terkait aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pernyataan ini penting, karena membuka kemungkinan bahwa persoalan IMASCO tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum terutama jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur.
Langkah lanjutan berupa pelaporan ke aparat penegak hukum juga mulai terlihat. Sejumlah kepala desa dikabarkan telah melapor ke Polda Jawa Timur, bahkan dengan tenggat waktu yang menunjukkan urgensi penanganan kasus ini.
Di sisi lain, pernyataan perusahaan melalui humas yang menyebut bahwa 322 dari 440 karyawan adalah putra daerah justru memicu keraguan baru. Warga menilai klaim tersebut tidak transparan dan tidak didukung data yang dapat diverifikasi secara independen.
Jika benar terjadi ketidaksesuaian data, maka persoalan ini bisa berkembang menjadi isu baru terkait transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap publik.
Yang paling signifikan dari peristiwa ini bukan hanya isi tuntutan, tetapi bentuk gerakannya. Konsolidasi Jember Selatan Bersatu menandai perubahan penting: dari keluhan individual menjadi tekanan kolektif yang terorganisir.
Seruan yang disampaikan oleh Dwi Agus Budianto tentang pentingnya persatuan bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan kesadaran warga bahwa tanpa tekanan bersama, tuntutan mereka berpotensi diabaikan.
Kasus ini kini menjadi ujian terbuka bukan hanya bagi PT IMASCO, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Apakah keselamatan warga benar-benar menjadi prioritas? Apakah regulasi ditegakkan secara konsisten? Atau justru kepentingan ekonomi kembali mengalahkan aspek kemanusiaan?
Warga Jember Selatan telah menyampaikan sikapnya dengan jelas: mereka tidak menuntut lebih, tetapi juga tidak akan menerima kurang dari keadilan, keselamatan, dan transparansi.
Pertanyaannya kini sederhana namun krusial siapa yang benar-benar akan bertanggung jawab?. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
