MAKI Jatim: Ada Indikasi Mega Korupsi dan “Bancakan Satwa” di Kebun Binatang Surabaya, Kejati Jangan Masuk Angin

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejati Jatim, namun secara tegas mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada penggeledahan seremonial semata.

MAKI Jatim mendesak Kejati Jatim untuk mengusut tuntas dan tanpa pandang bulu seluruh dugaan korupsi yang selama ini menggerogoti manajemen Kebun Binatang Surabaya.

MAKI Jatim mencatat setidaknya tiga dugaan besar yang tidak bisa lagi ditoleransi dan harus menjadi fokus utama penyidikan. Pertama, dugaan penyimpangan tata kelola keuangan dengan indikasi adanya dana mengendap sekitar Rp2 miliar di internal manajemen KBS. Hingga hari ini, dana tersebut tidak memiliki kejelasan penggunaan maupun laporan pertanggungjawaban yang sah. MAKI Jatim menilai kondisi ini sebagai indikasi awal praktik korupsi yang disengaja, bukan sekadar kelalaian administratif.

Baca Juga

Polri

Bahas Tantangan Tugas Kepolisian, Polres Muaro Jambi Ikuti Penelitian dan Supervisi Puslitbang Polri

Polri

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Berita

Nusron Wahid Diperiksa KPK 5 Jam dalam Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor

Berita

Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Warga Sekitar dan Warga Binaan

Kedua, dugaan paling serius sekaligus memalukan, yakni raibnya lebih dari 430 ekor satwa, termasuk satwa dilindungi seperti Komodo. MAKI Jatim menilai peristiwa ini sebagai kejahatan luar biasa terhadap aset negara dan kekayaan hayati Indonesia.

Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo (Heru MAKI), menyebut fenomena tersebut sebagai “bancakan satwa” yang diduga melibatkan jaringan kepentingan tertentu. “Ini bukan sekadar salah urus. Ini indikasi kejahatan serius. Satwa-satwa itu berpindah tanpa prosedur resmi, tanpa LPJ, dan tanpa dasar hukum. Kalau ini dibiarkan, artinya negara kalah di hadapan mafia satwa,” tegas Heru MAKI.

MAKI Jatim juga menyoroti adanya indikasi keterkaitan dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI). Fakta bahwa Sekretaris Jenderal PKBSI merupakan pemilik Taman Safari Prigen Pasuruan harus diusut secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Heru MAKI menegaskan bahwa nilai ekonomi satwa tidak bisa dipandang remeh. Sebagai perbandingan, penyewaan satwa Panda oleh Taman Safari Indonesia Prigen dari China mencapai Rp160 miliar untuk 10 tahun.

Baca Juga

Berita

Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi, Polresta Banyuwangi Siapkan Langkah Antisipasi Terpadu

Berita

Dua Senpi Rakitan dan Ratusan Amunisi Disita, Jatanras Polresta Banyuwangi Ungkap Rangkaian Kepemilikan Senjata Ilegal

Berita

Dari Rekaman CCTV hingga Barang Bukti Sandal, Polisi Ungkap Pencurian Motor di Purwoharjo

Berita

Usai Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Kapolda Jatim Perkuat Sinergi TNI–Polri dan Terima Brevet Kavaleri Korps Marinir

“Kalau satu jenis satwa saja bisa bernilai ratusan miliar, bayangkan potensi kerugian negara akibat hilangnya ratusan satwa KBS. Ini bukan angka kecil, ini potensi kerugian negara yang masif,” ujarnya.

Heru MAKI menegaskan bahwa nilai ekonomi satwa tidak bisa dipandang remeh. Sebagai perbandingan, penyewaan satwa Panda oleh Taman Safari Indonesia Prigen dari China mencapai Rp160 miliar untuk 10 tahun.

“Kalau satu jenis satwa saja bisa bernilai ratusan miliar, bayangkan potensi kerugian negara akibat hilangnya ratusan satwa KBS. Ini bukan angka kecil, ini potensi kerugian negara yang masif,” ujarnya.

Ketiga, MAKI Jatim menyoroti dugaan penyimpangan penyertaan modal APBD Kota Surabaya ke KBS, termasuk penyertaan modal senilai Rp10 miliar pada periode 2016–2017. Penyertaan modal tersebut diduga disertai LPJ fiktif, tidak transparan, dan jauh dari prinsip akuntabilitas keuangan publik.

Baca Juga

Berita

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan Jenazah Ibu dan Anak Kasus Pembunuhan Madiun

Polri

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi Dengan Kalangan Akademisi UNG

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemberangkatan Misi PBB Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-M MINUSCA

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemberangkatan Misi PBB Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-M MINUSCA

Selain itu, MAKI Jatim juga menemukan dugaan modus perdagangan satwa dengan skema tukar-menukar, yang dikamuflasekan sebagai biaya rehabilitasi, lengkap dengan kompensasi berupa kendaraan dan fasilitas lain. Pola ini menguatkan dugaan bahwa korupsi di KBS bukan peristiwa insidental, melainkan praktik sistemik.

MAKI Jatim menegaskan kesiapan penuh untuk membuka seluruh data, dokumen, dan hasil investigasi internal kepada Kejati Jatim. Namun MAKI juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.

“Kami tidak ingin kasus ini dipelintir menjadi isu teknis atau administratif. Ini dugaan mega korupsi dan kejahatan terhadap aset negara. Kejati Jatim harus berani menelusuri siapa aktor intelektualnya dan siapa yang menikmati hasilnya,” tegas Heru MAKI.

MAKI Jatim secara terbuka memperingatkan bahwa publik Jawa Timur tidak akan menerima penyelesaian setengah hati. Jika Kejati Jatim gagal menuntaskan kasus ini secara transparan dan berkeadilan, MAKI Jatim menyatakan siap mengambil langkah hukum dan politik yang lebih luas, termasuk membawa isu ini ke tingkat nasional.

Baca Juga

Berita

Geger Proyek Militer Rp29,7 Miliar! Rp962,9 Juta Hak Mitra Lokal Belum Dibayar, Kemenhan Didesak Audit PT ABA

Berita

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gandeng Sekolah Bentengi Pelajar dari Bahaya Narkoba

Berita

Polda Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Kapolda: Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Berita

Kapolresta Banyuwangi Ngopi Bareng Driver Ojol, Serap Aspirasi dan Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat

“Kebun Binatang Surabaya adalah milik rakyat. Jika benar dijadikan ladang korupsi dan bancakan satwa, maka negara wajib hadir dan bertindak tegas. Tidak ada kompromi,” pungkas Heru MAKI. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta