Kehadiran Gubernur Jatim di Persidangan: Wujud Akuntabilitas Jabatan, Bukan Tuduhan Aliran Dana

Dalam negara hukum, akuntabilitas jabatan tidak identik dengan kesalahan pidana. Inilah prinsip mendasar yang sering kali kabur dalam ruang publik akibat opini yang mendahului fakta.

Gubernur sebagai Pembuat Kebijakan: Tanggung Jawab Struktural.

Dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur adalah:

Baca Juga

Berita

Nusron Wahid Diperiksa KPK 5 Jam dalam Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor

Berita

Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Warga Sekitar dan Warga Binaan

Berita

Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi, Polresta Banyuwangi Siapkan Langkah Antisipasi Terpadu

Berita

Dua Senpi Rakitan dan Ratusan Amunisi Disita, Jatanras Polresta Banyuwangi Ungkap Rangkaian Kepemilikan Senjata Ilegal

1. pemegang kewenangan eksekutif tertinggi, 2. penanggung jawab kebijakan APBD, sekaligus pihak yang menyetujui dan mengesahkan skema hibah daerah.

Karena itu, ketika dana hibah menjadi objek perkara hukum, kehadiran gubernur di persidangan adalah bagian dari pertanggungjawaban struktural, bukan pertanggungjawaban pidana otomatis.

Hibah Pokir DPRD sendiri merupakan produk relasi kebijakan antara: eksekutif (pemerintah daerah), dan legislatif (DPRD), yang kemudian dijalankan oleh perangkat teknis di bawahnya.

Artinya, yang diuji di pengadilan adalah sistem, mekanisme, dan pengawasan, bukan serta-merta niat jahat kepala daerah.

Baca Juga

Berita

Dari Rekaman CCTV hingga Barang Bukti Sandal, Polisi Ungkap Pencurian Motor di Purwoharjo

Berita

Usai Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Kapolda Jatim Perkuat Sinergi TNI–Polri dan Terima Brevet Kavaleri Korps Marinir

Berita

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan Jenazah Ibu dan Anak Kasus Pembunuhan Madiun

Berita

Geger Proyek Militer Rp29,7 Miliar! Rp962,9 Juta Hak Mitra Lokal Belum Dibayar, Kemenhan Didesak Audit PT ABA

Tidak Ada Fakta Aliran Dana ke Gubernur.

Penting ditegaskan secara jujur dan objektif: hingga saat ini tidak ada fakta hukum, alat bukti, maupun keterangan persidangan yang menunjukkan adanya aliran dana hibah Pokir kepada Gubernur Khofifah, penerimaan langsung atau tidak langsung, maupun keuntungan pribadi atau keluarga.

Dalam hukum pidana, asasnya tegas: “Tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan tidak ada kesalahan tanpa pembuktian.”

Keyakinan bahwa Gubernur Khofifah tidak menerima aliran dana bukanlah pembelaan emosional, melainkan kesimpulan rasional berdasarkan fakta yang ada. Negara hukum tidak bekerja dengan asumsi, tekanan politik, atau framing media, melainkan dengan alat bukti dan logika hukum.

Baca Juga

Berita

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gandeng Sekolah Bentengi Pelajar dari Bahaya Narkoba

Berita

Polda Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Kapolda: Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Berita

Kapolresta Banyuwangi Ngopi Bareng Driver Ojol, Serap Aspirasi dan Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat

Berita

AGUS FLORES UNDANG KAPOLRI JENDERAL POLISI DR. SUYUDI ARIO SETO BUKA PAGELARAN WAYANG KULIT DAN PAMERAN BUDAYA MAJAPAHIT, MERIAHKAN HUT BHAYANGKARA MAJAPAHIT KE-733

Kesalahan Kebijakan Bukan Otomatis Korupsi dimana sering kali publik mencampuradukkan antara kesalahan kebijakan (policy error).

kelemahan pengawasan (administrative negligence), dan tindak pidana korupsi (mens rea + keuntungan pribadi).

Padahal, dalam doktrin hukum menyatakan bahwa kebijakan yang berdampak buruk tidak otomatis kriminal, kelalaian administratif diselesaikan secara administratif atau perdata, dan korupsi baru terjadi jika ada niat jahat dan keuntungan pribadi yang dibuktikan.

Dalam konteks hibah Pokir, yang lebih relevan untuk diuji adalah bagaimana desain kebijakannya, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan di level mana penyimpangan operasional terjadi.

Baca Juga

Berita

Apresiasi ke Kapolri Suyudi, Camellia P Lubis Harap Pembenahan Jadi Momentum Wujudkan Polri Dekat dengan Rakyat & Berkeadilan

Berita

Pembangunan Saluran Drainase di Dusun Gentengan Dinilai Kurang Efisien, Warga Keluhkan pengelola Proyek

Berita

Hari Fakultatif Pagerwesi, Satlantas Polresta Denpasar Tetap Layani Pemohon SIM

Berita

Sinergi Lintas Sektor, BNNK Banyuwangi Gelar Deklarasi Kecamatan Licin BERSINAR untuk Perkuat P4GN, Hukum Adat, Ketahanan Keluarga, dan Pelayanan Publik

Hibah Pokir: Masalah Sistemik, Bukan Personal

Kasus dana hibah Pokir di berbagai daerah menunjukkan pola yang relatif sama,diantaranya kuatnya tarik-menarik kepentingan politik, lemahnya verifikasi penerima hibah, dan pengawasan yang tidak memadai di level pelaksana.

Ini adalah masalah sistemik, bukan sekadar persoalan individu. Oleh karena itu, kehadiran gubernur di persidangan justru penting untuk membuka secara terang mekanisme kebijakan, menjelaskan rantai tanggung jawab, dan menjadi pelajaran bagi perbaikan tata kelola ke depan.

Ujian Transparansi dan Kenegarawanan

Baca Juga

Berita

PELAYANAN HUMANIS SATPAS POLRESTA DENPASAR

Berita

Kemiskinan Banyuwangi Terus Menyusut, 5 Tahun Turun dari 8,07 Jadi 5,6 Persen

Berita

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Banyuwangi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Wilayah Rawan

Berita

Kasus Dugaan Penyadapan di Polri, Komisi III DPR Minta Proses Hukum Transparan

Bagi seorang kepala daerah, menghadiri persidangan bukanlah aib. Justru di situlah uji kenegarawanan dan transparansi diuji berkaitan dengan apakah berani menjelaskan secara terbuka, konsisten dengan data dan dokumen, serta tidak menghindar dari tanggung jawab jabatan.

Publik Jawa Timur hari ini semakin dewasa dan kritis. Mereka tidak lagi mudah digiring oleh sensasi, tetapi menilai darikejelasan sikap,konsistensi argumentasi,dan keberanian membuka fakta.

Menjaga Akal Sehat Publik

Yang perlu dijaga bersama adalah akal sehat publik jangan sampaikehadiran saksi disamakan dengan pelaku,jabatan disamakan dengan niat jahat,dan opini mengalahkan proses hukum.

Baca Juga

Berita

Dua Tahun Sebelum Isu Penyadapan Mencuat, Prabowo Sudah Ingatkan Menteri: Jangan Bahas Hal Rawan Lewat Telepon

Berita

Kapolri Suyudi dan Wamenkes Bahas Penguatan Fasilitas serta SDM Kesehatan

Berita

Kapolri Suyudi: Rakyat Tak Peduli Pangkat, Polri Harus Sigap Menolong Tanpa Menunggu Perintah

Berita

Kapolresta Banyuwangi dan BNNK Perkuat Sinergi, Perangi Peredaran Gelap Narkoba

Kritik terhadap sistem boleh dan perlu. Namun, keadilan terhadap individu juga wajib dijaga. Tanpa itu, negara hukum akan tergelincir menjadi negara opini.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa hadirnya Gubernur Khofifah dalam sidang perkara korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim adalah keniscayaan konstitusional, bukan indikasi kesalahan pidana. Selama tidak ada fakta aliran dana dan tidak ada bukti mens rea, maka asas praduga tak bersalah harus dihormati sepenuhnya.

Yang sedang diuji bukan hanya individu, tetapi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dari sini, publik berharap lahir perbaikan sistem bukan penghakiman tanpa dasar.

Karena pada akhirnya, keadilan hanya bisa ditegakkan oleh fakta, bukan oleh prasangka.

Penulis : DR Basa Alim Tualeka (OBASA)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta