Kantongi Bukti Kuat, Bidkum MAKI Jatim Siap Laporkan Dugaan Gratifikasi dan Pungli Cabdin Jember Dinas Pendidikan Jatim ke Kejati

Langkah hukum ini bukan tanpa dasar. Sejumlah bukti dinyatakan telah dikantongi dan dikompilasi secara sistematis untuk memperkuat konstruksi pelaporan.

Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Husairi, SH., MH., menjelaskan bahwa dalam proses pulbaket terdapat dua elemen penting yang sempat menjadi kendala administratif, yakni keterangan resmi dari Bakorwil Jember dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Keterangan dari Bakorwil Jember dibutuhkan karena kantor Cabdin Jember berada di lantai dua bagian depan gedung Bakorwil Jember. Aspek krusial yang ditelusuri meliputi administrasi surat-menyurat terkait permohonan izin rehabilitasi dan renovasi yang diajukan pihak Cabdin kepada Bakorwil.

Baca Juga

Berita

HUT ke-69 Bank Sumsel Babel, Ruben Paradisa Ajak Terus Jaga Kepercayaan dan Perkuat Kolaborasi

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Sementara itu, keterangan dari BPKAD Jatim dinilai vital menyangkut aspek legalitas aset. Berdasarkan temuan tim investigasi, terdapat penggantian sejumlah material dan perlengkapan seperti kursi, sekat PVC, meja, hingga wallpaper yang bersifat baru. Secara prosedural, perubahan dan pengakuan aset tersebut seharusnya lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPKAD sebelum proses renovasi dilakukan.

“Kedua keterangan ini dibutuhkan untuk melapisi kekuatan laporan hukum kami, di luar bukti-bukti lain yang telah berhasil digali tim Litbang dan investigasi,” tegas Achmad Husairi.

Tak hanya aspek administratif, MAKI Jatim mengklaim telah mengantongi bukti hukum lain berupa selembar bukti transfer dan kronologi penyerahan dana yang disebut sebagai ‘urunan’ dari sejumlah Kepala Sekolah kepada oknum di lingkungan Cabdin Jember.

Pengakuan resmi terkait alur penyerahan dana tersebut disebut telah dimasukkan dalam rangkaian berkas pelaporan. Dugaan sementara mengarah pada praktik pungli yang dikemas dalam istilah urunan untuk membiayai rehab dan renovasi kantor, di tengah tidak adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.

Baca Juga

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Dengan lengkapnya keterangan dari Bakorwil dan BPKAD, Achmad Husairi menyatakan berkas pelaporan kini telah sempurna dan siap didaftarkan secara resmi ke Kejati Jatim guna memperoleh nomor register perkara.

Ketua Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur MAKI, Heru Satriyo memberikan apresiasi atas kinerja tim Litbang dan Bidang Hukum. Ia memastikan bahwa setelah kembali dari luar kota, berkas laporan resmi akan ditandatangani atas nama lembaga dan segera dilimpahkan ke Kejati Jatim.

Heru menegaskan bahwa dugaan gratifikasi dan pungli ini diyakini menjadi “pintu masuk” untuk mengungkap lebih jauh pola relasi dan kemungkinan tekanan terhadap para Kepala Sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, di wilayah Cabdin Jember.

Ia secara terbuka meminta para Kepala Sekolah untuk bersikap kooperatif apabila dipanggil oleh Tim Pidsus Kejati Jatim.

Baca Juga

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

Berita

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Berita

Kawal Transisi Energi Bersih, Kementerian ESDM Tinjau PLTS Terapung Karangkates 100 MWac, Wujud Kolaborasi Strategis PLN UIP JBTB dan PLN Nusantara Power

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

“Saya himbau Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa adanya dan tidak perlu menutup-nutupi dugaan pungli yang dikemas dalam urunan tersebut. Ungkap sejauh mana praktik itu terjadi. Saya pastikan yang kami kejar adalah OKNUMNYA, bukan Kepala Sekolah. Catat itu,” tegas Heru.

Kasus ini mencuat dari kebijakan rehabilitasi dan renovasi kantor Cabdin Jember yang disebut dilakukan atas kebijakan internal, tanpa dukungan anggaran resmi dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dua tahun anggaran berturut-turut.

Ketiadaan alokasi anggaran inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya skema pembiayaan nonformal yang berpotensi melanggar hukum, termasuk gratifikasi dan pungli terselubung.

Kini, publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Jika laporan resmi telah teregister, maka proses hukum akan memasuki babak baru menguji transparansi, akuntabilitas, serta integritas tata kelola pendidikan di Jawa Timur.

Baca Juga

TNI

Panglima TNI Pimpin Pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Karhutla

Berita

Didampingi Camat Bilah Hulu,  Bupati Labuhanbatu Berkunjung ke Desa Lingga Tiga 

Berita

ICONNET Jatim Dukung Kampung Inggris Mengajar 5, Perkuat Kolaborasi Pendidikan di Kediri

Berita

RPU Pasar Baba'an Surabaya Dilanjutkan, PD Pasar Surya Pastikan Hak Pedagang Tetap Diperhatikan

Investigasi ini bukan sekadar soal renovasi gedung, melainkan tentang komitmen menegakkan hukum dan membersihkan praktik-praktik menyimpang dari institusi pendidikan. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta