Gus Miftahul Mubin Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana Di Bawah Kementerian

Menurut Gus Miftah, keputusan DPR RI tersebut sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi, konstitusi, serta kebutuhan bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang independen.

“Menyikapi putusan DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, saya menyatakan dukungan penuh. Ini adalah keputusan yang tepat dan konstitusional demi menjaga kekuatan institusi Polri,” ujar Gus Miftahul Mubin dalam pernyataan resminya, Rabu (28/1/2026).

Ia dengan tegas menolak wacana yang mengusulkan Polri berada di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, gagasan tersebut berpotensi melemahkan Polri dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Baca Juga

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

“Menempatkan Polri di bawah kementerian bukan solusi, justru akan melemahkan Polri, mengurangi kewibawaan Presiden, dan pada akhirnya melemahkan negara. Polri harus tetap berdiri kuat, profesional, dan independen,” tegasnya.

Gus Miftah menilai, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan institusi negara dalam menjaga keamanan nasional, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tidak berpihak.

Sebagai tokoh agama dan pengasuh lembaga pendidikan keagamaan, Gus Miftah juga menekankan pentingnya Polri yang netral dan profesional demi terciptanya ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Kami sebagai elemen masyarakat dan tokoh keagamaan sangat membutuhkan Polri yang kuat, profesional, serta bebas dari kepentingan politik praktis. Ini penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan persatuan umat,” ungkapnya.

Baca Juga

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

Ia berharap keputusan DPR RI tersebut dapat menjadi keputusan final dan tidak lagi dipolemikkan. Gus Miftah menegaskan bahwa Yayasan Al Ashrof Suko Puro akan terus mendukung kebijakan negara yang bertujuan memperkuat institusi penegak hukum demi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(fd/rz)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta