BANYUWANGI — Forum Ojol Banyuwangi Bersatu (FOBB) menegaskan akan menggelar gerakan solidaritas pada Mei 2026 untuk mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 sekaligus menyuarakan sejumlah tuntutan strategis terkait kesejahteraan driver online di Banyuwangi.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Koordinator FOBB, Yudha Okta Mahendra, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dorongan penggunaan transportasi umum maupun ojek online (ojol) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai belum berjalan merata hingga wilayah kecamatan.
Menurutnya, program tersebut selama ini lebih banyak terlihat di kawasan kota, sementara wilayah seperti Rogojampi dan Genteng yang juga memiliki banyak driver online belum merasakan dampak nyata.
“Poin utama kami adalah meminta program pemerintah Banyuwangi terkait ASN menggunakan transportasi umum atau ojol benar-benar diterapkan menyeluruh sampai kecamatan. Jangan hanya terpusat di kota. Di Rogojampi, Genteng, dan wilayah lain juga ada driver online yang butuh perhatian,” ujar Yudha, Sabtu (02/06/25).
Yudha juga mengkritisi dugaan praktik seremonial dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut, driver online kerap hanya dijadikan pelengkap laporan administratif tanpa ada transaksi nyata.
“Kami jangan hanya dijadikan alat laporan. Foto selfie dengan ojol ada, tapi tidak benar-benar naik atau order. Kalau hanya formalitas, driver tidak mendapatkan manfaat ekonomi,” tegasnya.
FOBB juga menyoroti kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong pengurangan penggunaan kendaraan dinas. Menurut mereka, implementasi di lapangan masih belum konsisten karena sebagian ASN atau pejabat hanya menggunakan transportasi alternatif saat berangkat kerja, namun kembali memakai kendaraan dinas saat pulang.
“Kalau berangkat naik sepeda atau transportasi umum, tapi pulangnya pakai kendaraan dinas, di mana letak efisiensinya? Justru itu bisa menambah beban anggaran,” tambahnya.
Selain isu kesejahteraan dan kebijakan transportasi, FOBB dalam momentum aksi damai mendatang juga akan menagih komitmen Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan, terkait janji silaturahmi dengan komunitas ojol.
Tak hanya itu, FOBB juga mempertanyakan keberlanjutan perhatian terhadap program maupun komitmen yang pernah disampaikan dalam kegiatan Ojol Kamtibmas Jogo Bumi Blambangan, yang menurut mereka belum menunjukkan hasil nyata bagi driver online.
FOBB menegaskan, aksi damai yang akan digelar pada Mei 2026 mendatang bukan sekadar peringatan Hari Buruh, tetapi juga bentuk pengawalan terhadap implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menekankan peningkatan kesejahteraan driver, termasuk pembatasan potongan aplikator serta perlindungan sosial yang lebih jelas.
“Momentum ini kami jadikan perjuangan bersama. Kami ingin kebijakan pusat benar-benar dikawal sampai daerah dan dirasakan nyata oleh seluruh driver online Banyuwangi,” pungkas Yudha. (***)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
