Dinilai Kurang Efektif, WAPRESMA POLIWANGI Desak Revisi Kebijakan Pembatasan Ritel Modern

Hal tersebut diungkapkan oleh Ferdi Fernando Putra Wakil Presiden Mahasiswa (WAPRESMA) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Banyuwangi (POLIWANGI). Ia menilai bahwa kebijakan tersebut perlu direvisi karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, tujuan melindungi UMKM merupakan langkah yang tepat, namun pendekatan pembatasan operasional ritel modern belum tentu menghasilkan pemerataan ekonomi yang diharapkan. Pihaknya menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan kolaboratif.

“Perlindungan terhadap UMKM harus ditempatkan dalam kerangka keadilan distributif, yaitu memastikan setiap pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang. Pembatasan ritel modern tanpa strategi pemberdayaan yang komprehensif justru berisiko menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian,” Ujarnya, Sabtu 11 April 2026.

Baca Juga

Berita

Punya 153 Sekolah Lansia, Banyuwangi Raih Penghargaan Sidaya Awards 2026

Berita

UGM Beri Penghargaan Banyuwangi Sebagai Daerah Dengan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik Se Indonesia

Berita

Miliki Kesamaan Potensi, Kabupaten Lebak Belajar City Branding ke Banyuwangi

Berita

Bikin SIM Enggak Pakai Ribet, Satlantas Polrestabes Surabaya Jemput Bola Masuk Kampung hingga Pesantren

Pendekatan Penguatan Struktur Ekonomi Lokal

Edo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa kebijakan publik yang efektif seharusnya berorientasi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang tangguh, bukan sekadar menciptakan proteksi pasar. Pembatasan jam operasional ritel modern dinilai berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem distribusi barang serta tidak secara langsung meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Ia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan ekonomi berbasis struktur, di mana UMKM diperkuat dari sisi produksi, distribusi, hingga akses pasar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat berkembang secara mandiri tanpa bergantung pada pembatasan terhadap pesaing.

Rekomendasi Kebijakan Alternatif

Baca Juga

Berita

Viral! Aiptu Affan Gunakan Terapi ‘Jari Sakti’ Sembuhkan Warga Lumpuh Akibat Stroke

Berita

Tekan Angka Stunting, Kader Surabaya Hebat Rungkut Kidul Gelar Pos Gizi Keluarga

Polri

Polri Perkuat Sinergi dengan Insan Pers, Kadivhumas Tegaskan Terbuka terhadap Kritik dan Masukan

Berita

Meraih Pekan ke‑100, Program Jumat Berkah Wartawan Perluas Jangkauan ke Bekasi & Jakarta Timur

Sebagai bentuk sikap konstruktif, Mahasiswa Semester IV Progam Studi Agribisnis ini menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan alternatif yang lebih berorientasi pada penguatan struktur ekonomi lokal. Di antaranya adalah reformasi tata kelola distribusi barang yang melibatkan UMKM, pembentukan klaster ekonomi berbasis wilayah, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk lokal, optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM, serta revitalisasi warung rakyat sebagai pusat ekonomi komunitas. Menurutnya, pendekatan ini lebih berkelanjutan karena berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM, bukan sekadar membatasi aktivitas pelaku usaha lainnya.

Mahasiswa sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Ferdi Fernando Putra yang juga merupakan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang inklusif.

“Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah. Kami berharap adanya ruang dialog yang konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Tegasnya.

Baca Juga

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Berita

Mooz Hotel Surabaya Jadi Pusat Tawa Baru di Jemursari, Gandeng Stand Up Indo Hadirkan Open Mic Bertema Detektif "SUN CALL 711"

Berita

Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO Penembakan Almarhum Brigpol Ronald Enok di Puncak Jaya, Seorang Warga Turut Diamankan

Dampak Yang Diharapkan

Dengan mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, Banyuwangi berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing UMKM, serta menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Ferdi optimistis bahwa langkah ini akan memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan kebijakan pembatasan yang bersifat sementara.

Sikap yang disampaikan oleh WAPRESMA BEM POLIWANGI mencerminkan peran intelektual muda yang kritis, tajam, dan solutif dalam mengawal kebijakan publik. Melalui pendekatan yang berbasis penguatan struktur ekonomi lokal, diharapkan Banyuwangi dapat terus menjadi contoh daerah yang berhasil membangun ekonomi yang adil, inklusif, dan berdaya saing.

"Pemerintah Daerah harus merumuskan regulasi yang tepat untuk semua pelaku usaha, terlebih DPRD Banyuwangi juga menuntut agar SE ini untuk segera dievaluasi sekaligus dicabut kebijakan pembatasan jam operasional toko swalayan dan ritel modern. Dan hal ini menjadi polemik yang harus segera untuk diselesaikan," Pungkasnya.

Baca Juga

Berita

Jumat Keliling di Surabaya, Wakapolda Jatim Ajak Warga Bersama Cegah Kenakalan Remaja

Berita

Melalui PLN Electric Run 2026, PLN Icon Plus Dekatkan Layanan Digital dengan Masyarakat

Berita

Kapolresta Muharman Arta Gelar Jumat Keliling, Ajak Warga Banyuwangi Jaga Kamtibmas

Berita

Sinergi bersama Tokoh Agama, Polresta Malang Kota Kukuhkan 57 Da'i Kamtibmas

"Jika nanti tidak ada tindakkan dari pihak eksekutif dan pihak legislatif juga tidak bersikap, maka kami para mahasiswa akan bergerak dan turun ke jalan untuk menyuarakan," Imbuhnya.© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta