Dana Desa Hutabangun Jae Dipersoalkan, Dugaan Penyimpangan Dilaporkan ke Kejaksaan Madina

Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara resmi disampaikan kepada aparat penegak hukum pada Senin, 19 Januari 2026. Pengaduan tersebut diajukan oleh Muhammad Saleh, Bendahara Satuan Mahasiswa AMPI, sebagai respons atas keluhan dan laporan warga setempat.

Warga menilai sejumlah program Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025 tidak terealisasi secara nyata di lapangan. Minimnya bukti fisik dan manfaat langsung menjadi alasan utama lahirnya pengaduan tersebut.

Bidang kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang paling disorot. Selain itu, pengadaan perlengkapan sosial kemasyarakatan serta kegiatan keramaian desa juga dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Baca Juga

Berita

Punya 153 Sekolah Lansia, Banyuwangi Raih Penghargaan Sidaya Awards 2026

Berita

UGM Beri Penghargaan Banyuwangi Sebagai Daerah Dengan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik Se Indonesia

Berita

Miliki Kesamaan Potensi, Kabupaten Lebak Belajar City Branding ke Banyuwangi

Berita

Bikin SIM Enggak Pakai Ribet, Satlantas Polrestabes Surabaya Jemput Bola Masuk Kampung hingga Pesantren

Perhatian serius turut tertuju pada pengadaan lampu penerangan desa. Sejumlah warga melaporkan banyak lampu yang rusak dan tidak lagi berfungsi, kondisi yang dianggap tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan.

Program penyaluran insentif keagamaan, pembinaan PKK, kelompok pengajian, hingga kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis lembaga desa juga dipertanyakan. Program-program tersebut dinilai lebih bersifat administratif dibandingkan substantif.

Pada sektor ketahanan pangan, pengadaan perlengkapan pertanian memunculkan dugaan mark up anggaran. Peralatan yang diterima masyarakat disebut tidak sebanding dengan nilai belanja dalam dokumen perencanaan desa.

Muhammad Saleh menegaskan, pengaduan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

Baca Juga

Berita

Viral! Aiptu Affan Gunakan Terapi ‘Jari Sakti’ Sembuhkan Warga Lumpuh Akibat Stroke

Berita

Tekan Angka Stunting, Kader Surabaya Hebat Rungkut Kidul Gelar Pos Gizi Keluarga

Berita

Meraih Pekan ke‑100, Program Jumat Berkah Wartawan Perluas Jangkauan ke Bekasi & Jakarta Timur

Berita

Mooz Hotel Surabaya Jadi Pusat Tawa Baru di Jemursari, Gandeng Stand Up Indo Hadirkan Open Mic Bertema Detektif "SUN CALL 711"

“Dana Desa adalah uang rakyat. Ketika manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, maka negara wajib hadir untuk memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Ia berharap Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Sebagai bentuk keterbukaan dan koordinasi lintas instansi, pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, serta Bupati Mandailing Natal.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Hutabangun Jae belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut. Redaksi akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini dan membuka ruang hak jawab guna menjaga keberimbangan informasi. (Magrifatulloh).© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta