BEM PTMA ZONA III Soroti MBG sebagai Program Populis yang Sarat Masalah

Wildan Mutaqin menyampaikan bahwa pada prinsipnya mahasiswa mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak pada pemenuhan gizi masyarakat dan generasi muda. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi program harus didasarkan pada perencanaan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar pencitraan politik jangka pendek.

“Program MBG secara gagasan memang terdengar solutif. Tetapi dalam praktiknya, kami melihat banyak persoalan mendasar, mulai dari kesiapan anggaran, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga potensi tumpang tindih kebijakan dengan program yang sudah berjalan,” ujar Wildan.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, BEM PTMA Zona III menilai bahwa pelaksanaan di lapangan perlu dikritisi secara objektif.

Baca Juga

Berita

Sinergi bersama Tokoh Agama, Polresta Malang Kota Kukuhkan 57 Da'i Kamtibmas

Berita

Polres Ponorogo Siagakan Ratusan Personel Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Berita

Sespimmen Angkatan 67 Gelar Baksos, Salurkan Paket Sembako dan Paket Perlengkapan Sekolah

Berita

HUT ke-69 Bank Sumsel Babel, Ruben Paradisa Ajak Terus Jaga Kepercayaan dan Perkuat Kolaborasi

Menurut Wildan, terdapat sejumlah catatan penting. Pertama, kejelasan skema pendanaan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Program berskala nasional dengan sasaran jutaan penerima tentu membutuhkan anggaran besar dan konsisten. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, dikhawatirkan akan membebani APBN serta mengganggu prioritas sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, aspek distribusi dan kualitas.

BEM PTMA Zona III menerima berbagai laporan dan kekhawatiran dari daerah terkait kesiapan infrastruktur dapur umum, standar higienitas, serta mekanisme pengawasan. Jika tidak dikontrol ketat, program ini berisiko menimbulkan persoalan baru, termasuk pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran.

Ketiga, potensi politisasi bantuan sosial. Wildan menegaskan bahwa program kesejahteraan tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau instrumen mobilisasi dukungan politik. Negara harus hadir secara adil dan profesional, bukan transaksional.

Sebagai representasi mahasiswa di wilayah Zona III, BEM PTMA menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Mahasiswa, menurut Wildan, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan dijalankan dengan prinsip good governance.

Baca Juga

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

“Kami tidak menolak programnya. Kami mengkritisi tata kelolanya. Kritik adalah bentuk cinta pada bangsa, agar kebijakan publik tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan,” tutup Wildan.

(Redaksi)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta