BANYUWANGI - Transformasi digital telah mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan, di mana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menjadi tulang punggung yang menghadirkan efisiensi, kecepatan dan kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun kemajuan ini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, melainkan juga bagaimana menjamin keamanan dan keandalannya. Sebab tanpa sistem pengamanan yang kuat, berbagai manfaat yang dihadirkan justru berisiko hilang bahkan menimbulkan kerugian yang luas. Kesadaran inilah yang menjadi inti Rapat Koordinasi Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Banyuwangi, pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan yang dihadiri perwakilan instansi komunikasi dan informatika serta pemangku kepentingan dari se-Jawa Timur dan Bali ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Pemilihan Banyuwangi sebagai tuan rumah bukan kebetulan, karena daerah ini berhasil mencatatkan indeks penerapan SPBE terbaik di seluruh Indonesia, menjadikannya laboratorium nyata yang layak dijadikan teladan.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyampaikan bahwa SPBE telah berkembang menjadi pilar strategis pembangunan nasional. Sistem ini tidak sekadar memindahkan proses kerja ke bentuk daring, melainkan mereformasi cara kerja birokrasi agar lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada sisi lain, laju perkembangan teknologi yang sangat cepat juga membawa tantangan baru. Percepatan penerapan SPBE belum sepenuhnya seiring dengan penguatan sistem keamanan, sehingga muncul celah risiko mulai dari gangguan operasional, kebocoran data penting hingga serangan dunia maya yang bentuknya semakin canggih. Kondisi ini juga diperparah dengan perbedaan tingkat kesiapan antar daerah, yang membutuhkan upaya penyamaan pemahaman dan kemampuan secara bersama-sama.
“Rapat koordinasi ini dirancang menjadi ruang kolaborasi strategis. Di sini kita tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga menyamakan visi, memperkuat kerja sama antar instansi dan merumuskan langkah-langkah terukur agar penerapan SPBE benar-benar aman, andal serta dapat dinikmati manfaatnya dalam jangka panjang,” ungkap Marsma Budi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, posisi Banyuwangi dalam kegiatan ini memiliki makna yang mendalam. Keberhasilan daerah ini tidak tercapai secara instan, melainkan berkat konsistensi dalam menyusun kebijakan, mengelola sumber daya serta membangun sistem yang terintegrasi dengan baik. “Banyuwangi membuktikan bahwa dengan perencanaan yang tepat, kemajuan teknologi dapat diwujudkan secara nyata. Bahkan daerah ini juga ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional untuk sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital. Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso memaparkan bahwa keberhasilan ini berakar dari visi yang kuat. Pemerintah daerah memandang digitalisasi bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian utama dari fondasi pembangunan daerah. “Berkat komitmen pimpinan daerah, pembangunan infrastruktur teknologi berjalan menyeluruh. Kini seluruh 217 desa di Banyuwangi telah terhubung jaringan serat optik, sehingga akses layanan digital dapat dinikmati hingga ke pelosok. Penerapan SPBE juga berjalan menyatu, didukung oleh seluruh instansi pemerintah hingga tingkat desa, tidak hanya menjadi tugas satu bagian saja,” terang Budi.
Dalam proses pengembangannya, Banyuwangi juga menerapkan konsep pembangunan yang berstandar tinggi. Pusat pengelolaan data yang menjadi jantung sistem dibangun sesuai standar nasional SNI dan mengadopsi praktik terbaik yang berlaku, sehingga menjamin kualitas dan keamanannya. tidak hanya menjadi tugas satu bagian saja,” terang Budi.
Dalam proses pengembangannya, Banyuwangi juga menerapkan konsep pembangunan yang berstandar tinggi. Pusat pengelolaan data yang menjadi jantung sistem dibangun sesuai standar nasional SNI dan mengadopsi praktik terbaik yang berlaku, sehingga menjamin kualitas dan keamanannya. Tidak hanya infrastruktur, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Bahkan dibentuk Agen Digital di setiap tingkatan pemerintahan, yang berperan sebagai jembatan teknologi untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan dengan mudah.
Untuk melengkapi seluruh sistem yang ada, Banyuwangi juga membentuk Tim Penanganan Insiden Keamanan Siber atau Computer Security Incident Response Team (CISRT) yang keberadaannya ditetapkan melalui peraturan resmi. Tim ini berfungsi sebagai garda terdepan yang senantiasa siaga melindungi seluruh data, layanan publik dan infrastruktur teknologi dari berbagai bentuk ancaman, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah digital semakin terjaga dengan baik.
“Kami juga menerapkan sistem pengawasan yang dinamis. Evaluasi perkembangan SPBE dilakukan setiap minggu secara langsung oleh Bupati bersama seluruh pimpinan instansi, sehingga setiap tantangan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya tanpa menunggu waktu lama,” pungkas Budi
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
