Awal 2026, MAKI Jatim Siapkan Bongkar Dugaan Mega Korupsi Anggaran BPBD Jawa Timur

Memasuki awal 2026, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menandai dimulainya babak baru perjuangan untuk mengungkap potensi mega korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fokus awal pengungkapan diarahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.

MAKI Jatim menyatakan telah merampungkan berkas laporan dugaan praktik mark up anggaran pada pengelolaan keuangan BPBD Jatim, khususnya dalam laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 dan 2025. BPBD Jatim dipilih sebagai objek awal karena dinilai memiliki peran strategis sekaligus rawan penyimpangan, terutama dalam pengadaan barang dan distribusi bantuan kebencanaan.

“BPBD Jatim menjadi OPD teknis pertama yang kami ungkap karena terdapat dugaan kuat potensi perilaku koruptif, terutama pada aktualisasi volume dan penentuan harga pengadaan barang,” ungkap Heru, Koordinator MAKI Jatim, kepada wartawan.

Baca Juga

Berita

Punya 153 Sekolah Lansia, Banyuwangi Raih Penghargaan Sidaya Awards 2026

Berita

UGM Beri Penghargaan Banyuwangi Sebagai Daerah Dengan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik Se Indonesia

Berita

Miliki Kesamaan Potensi, Kabupaten Lebak Belajar City Branding ke Banyuwangi

Berita

Bikin SIM Enggak Pakai Ribet, Satlantas Polrestabes Surabaya Jemput Bola Masuk Kampung hingga Pesantren

Menurut Heru, tim MAKI Jatim telah melakukan identifikasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran BPBD Jatim sejak tahun 2023 hingga akhir 2025. Saat ini, berkas laporan dugaan korupsi tersebut disebut telah mendekati sempurna dan dalam waktu dekat akan dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Heru menegaskan, meskipun BPBD Jatim memiliki tugas pokok dan fungsi vital sebagai garda terdepan penanganan bencana, hal tersebut tidak menjadikannya institusi yang kebal hukum.

“Sebagai OPD siaga bencana, BPBD Jatim memang memiliki peran strategis. Namun, itu bukan alasan untuk menoleransi penyimpangan anggaran. Hukum harus tetap ditegakkan,” tegasnya.

Dalam proses investigasi, MAKI Jatim menemukan indikasi kuat dugaan mark up sejak tahap perencanaan awal pengadaan. Beberapa item pengadaan disebut memiliki ketidakwajaran harga yang telah tampak jelas dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP BPBD Jatim.

Baca Juga

Berita

Viral! Aiptu Affan Gunakan Terapi ‘Jari Sakti’ Sembuhkan Warga Lumpuh Akibat Stroke

Berita

Tekan Angka Stunting, Kader Surabaya Hebat Rungkut Kidul Gelar Pos Gizi Keluarga

Polri

Polri Perkuat Sinergi dengan Insan Pers, Kadivhumas Tegaskan Terbuka terhadap Kritik dan Masukan

Berita

Meraih Pekan ke‑100, Program Jumat Berkah Wartawan Perluas Jangkauan ke Bekasi & Jakarta Timur

Temuan tersebut kemudian diperdalam dengan strategi investigasi follow the money. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menelusuri alur distribusi anggaran hingga ke penerima bantuan pada masa tanggap darurat bencana, termasuk melakukan sampling langsung terhadap barang bantuan.

“Sampling ini penting untuk mencocokkan kualitas dan harga riil barang di lapangan dengan harga yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Di sinilah irisan antara dugaan mark up dan realisasi anggaran terlihat jelas,” jelas Heru.

Ia mengungkapkan, selama dua tahun terakhir, tim MAKI Jatim secara konsisten mengikuti pergerakan bantuan kebencanaan yang dikelola BPBD Jatim. Hasil penelusuran tersebut dinilai telah memenuhi syarat awal pembuktian hukum dan siap dibawa ke ranah penegakan hukum. Sebagai bagian dari strategi transparansi, MAKI Jatim juga akan menerapkan kebiasaan baru di tahun 2026, yakni melakukan press release terbuka sebelum laporan dugaan korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Ini bentuk komitmen kami terhadap keterbukaan publik. Di awal 2026, setiap laporan hukum akan diawali dengan rilis pers agar masyarakat mengetahui proses dan substansi laporan,” pungkas Heru.

Baca Juga

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Polri

Tanam Pohon untuk Masa Depan, Kapolda Gorontalo Perkuat Program Polisi Peduli Lingkungan

Berita

Mooz Hotel Surabaya Jadi Pusat Tawa Baru di Jemursari, Gandeng Stand Up Indo Hadirkan Open Mic Bertema Detektif "SUN CALL 711"

Berita

Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO Penembakan Almarhum Brigpol Ronald Enok di Puncak Jaya, Seorang Warga Turut Diamankan

Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi tahun penting bagi MAKI Jatim dalam upaya pengungkapan dugaan korupsi secara masif dan sistematis di Jawa Timur.

Bravo MAKI Jatim. Selamat Tahun Baru 2026 tahun perjuangan melawan korupsi secara kelembagaan dan berkelanjutan. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta