Ahli Waris Laporkan Dugaan Pengrusakan dan Penguasaan Tanah Ilegal ke Polda Jatim

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/125/I/2026/SPKT/Polda Jawa Timur, tertanggal 26 Januari 2026 pukul 12.30 WIB, yang diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur.

Kuasa hukum pelapor, Rafly Kurniawan, SH, SE, MM, bersama Vitalis Jenarus, SH, menjelaskan bahwa laporan pidana ini menjerat para terlapor dengan Pasal 257 KUHP tentang perusakan hak atas tanah serta Pasal 521 KUHP terkait penguasaan lahan tanpa hak.

“Putusan Mahkamah Agung telah inkracht dan surat eksekusi juga sudah terbit. Namun hingga saat ini, objek tanah masih dikuasai pihak terlapor, bahkan diduga telah didirikan bangunan baru di atas lahan tersebut,” ungkap Tutik Hidayati kepada wartawan, didampingi kakaknya, Miftahurrohman.

Baca Juga

Berita

Miliki Beragam Hasil Olahan Laut, KKP Gelar Bulan Bakti di Kampung Nelayan Banyuwangi

Berita

Terpikat Alam dan Kuliner Banyuwangi, Konjen AS: Luar Biasa!

Berita

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

Berita

Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga bahkan Terendah di Jatim

Selain dugaan penguasaan lahan tanpa hak, pelapor juga mengungkap adanya pengrusakan tanaman yang sebelumnya ditanam oleh orang tuanya di atas lahan sengketa. Dugaan pengrusakan itu disebut terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak ahli waris.

“Ini bukan lagi murni persoalan perdata. Ada unsur pidana yang nyata. Kami menuntut perlindungan hukum atas hak kami sebagai ahli waris yang sah,” tegas Tutik.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rafly Kurniawan, menegaskan bahwa laporan ini merupakan langkah hukum untuk menjaga wibawa dan kepastian hukum.

“Mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama saja dengan meruntuhkan supremasi hukum. Kami berharap Polda Jawa Timur menindaklanjuti laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan,” ujarnya.

Baca Juga

Berita

Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata

Berita

Kapolri Suyudi Terima Delegasi ONCB Thailand, Perkuat Kerja Sama Berantas Sindikat Narkotika Lintas Negara

Berita

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Berita

Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWM Gandeng Ulama Perkuat Kamtibmas dan Berantas Narkoba

Akibat dugaan perbuatan tersebut, Tutik Hidayati mengaku mengalami kerugian materiil berupa lahan sawah senilai kurang lebih Rp5 miliar, serta kehilangan hak penguasaan dan pemanfaatan atas tanah warisan keluarganya.

Keterangan saksi Abd. Fatah, warga sekitar lokasi, turut menguatkan klaim ahli waris. Ia menyebut bahwa tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, melainkan hanya disewakan kepada salah satu pihak terlapor.

“Setahu saya tidak pernah ada transaksi jual beli. Yang ada hanya sewa-menyewa. Tapi tiba-tiba kepemilikan berganti nama tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Fatah.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pengabaian putusan pengadilan yang telah inkracht, sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan kepastian dan supremasi hukum di bidang pertanahan. (Red)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta